Jokowi dan Kiprah Politiknya
Demo Adili Jokowi di Solo, Massa Tuntut Usut Tuntas KKN Keluarga Joko Widodo hingga Desak Polri
Sejumlah poin tuntutan disampaikan massa dalam demonstrasi yang digelar aliansi Gerakan Wong Solo Adili Jokowi, Jumat (14/2/2025).
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Sri Juliati
Menurutnya investasi tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh negara China.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bela negara melawan penjajah.
“Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya saat ditemui usai aksi.
Dalam pantauan Tribun mereka tiba di Persimpangan Sate Sumber pukul 11:12 WIB. Setelah itu mereka belok ke Jalan Ki Mangun Sarkoro. Saat melewati persimpangan mereka berteriak-teriak, “Adili Jokowi.”
Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.
Menurutnya ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.
“Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Mosok laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.
Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum. Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.
“Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.
Respons Jokowi
Jokowi telah menanggapi aksi demo maupun vandalisme yang ditujukan untuk mengadili dirinya.
Menurut Jokowi, itu adalah wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.
"Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa," katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).
Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.
Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.
"Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade," tuturnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.