Kemendes PDT Sepakati Kerja Sama Ketahanan Pangan dengan Panglima TNI hingga Badan Gizi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyepakati beberapa kerja sama berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi pemerintahan.

Penandatanganan MoU ini terkait dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam delapan Asta Cita yakni perihal ketahanan pangan.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, DPP MAKN Dorong Percepatan Pemanfaatan Lahan Adat Secara Produktif

Adapun, instansi pemerintahan yang turut terlibat dalam penandatanganan MoU ini diantaranya, TNI melalui Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Kami melaksanakan acara kolaborasi yang ditandatangani dengan MOU dan penandatanganan kerja sama dimana MOU tadi kami lakukan dengan Bapak Panglima TNI," kata Yandri kepada awak media usai penandatanganan MoU di Kantor Kementrian Desa dan PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Baca juga: Ketahanan Pangan dan Kesehatan Gratis Dinilai Pilar Penting Menuju Indonesia Emas

Kata Yandri, titik tekan dari MoU ini adalah bagaimana para lembaga dan instansi terkait di pemerintahan, turut andil dalam upaya membangun desa.

Tak hanya itu desa juga kata dia, membutuhkan beragam kerja sama dengan beragam stakeholder agar dana desa yang diberikan bisa terserap untuk keperluan pembangunan dan utamanya ketahanan pangan.

"Insya Allah melalui MoU ini kerjasama kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal bersama tentara nasional Indonesia akan semakin banyak yang bisa dilakukan utamanya daerah-daerah tertinggal dan ikut juga dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan," ujar dia.

Tak hanya dengan TNI, kata Yandri, perjanjian kerja sama ini juga turut dijalin dengan BGN dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan melibatkan badan usaha milik daerah.

Kata dia, nantinya para BUMD di desa-desa akan memaksimalkan penyiapan bahan baku untuk berbagai keperluan, salah satunya makan bergizi gratis.

"Karena putaran ekonominya sangat besar dan itu ada di desa jadi kami nanti akan menyiapkan bahan baku melalui dana desa sekurang-kurangnya 20 persen dengan ketahanan pangan, itu bisa dengan desa-desa tematik mungkin ada desa yang menyiapkan telur, ada desa yang menyiapkan daging ayam, ada desa yang menyiapkan sayuran, ada desa yang menyiapkan cabai, ada desa yang menyiapkan ikan dan lain sebagainya," tutur dia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutannya menyatakan, pihaknya akan secara maksimal berkontribusi dalam kerja sama tersebut.

Menurut Agus, pembangunan di seluruh desa harus dibangun dengan memaksimalkan anggaran yang ada, termasuk untuk menerapkan ketahanan pangan.

"Dengan MOU ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan sebaik baiknya, sehingga desa-desa itu bisa kita bangun sesuai dengan anggaran yang ada dan bisa maksimal," kata Agus dalam paparannya.

Dirinya juga menjamin, dengan keterlibatan personel TNI, maka seluruh dana yang masuk untuk keperluan desa akan tersalurkan dengan baik.

"Kalau, menggunakan TNI itu tidak ada sia-sianya pak. Jadi dana itu maksimal untuk dibangun," sambung Agus.

Dia turut berharap kalau dengan adanya MoU tersebut, semua program Asta cita Presiden RI bisa berjalan dengan lancar dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Terima kasih atas MoU nya ini merupakan asta cita dari bapak presiden Republik Indonesia yang memang harus kita jalani dengan amanah," tukas Agus.

Baca juga: Peringatan HPN 2025, Warga Depok Terima Bantuan Pangan Murah dalam Gelaran Sosial

Sebagai informasi, tak hanya dengan BGN dan TNI, Kemendes PDT juga melakukan penandatanganan MoU dengan berbagai stakeholder termasuk Perhimpunan Bank Negara (Himbara).

Berikut daftar Kementerian/Lembaga yang melakukan MoU dengan Kementerian Desa PDT pada 17 Februari 2025:

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia - Jenderal TNI Agus Subiyanto
2. ⁠Wakil Menteri Ketenagakerjaan - Immanuel Ebenezer
3. ⁠Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA - Arifah Choiri Fauzi
4. ⁠Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Hanif Faisol Nurofiq
5. ⁠Menteri Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Ekonomi Kreatif - Teuku Riefky Harsya
6. ⁠Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah - diwakili oleh ⁠Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Ir. Suharti
7. ⁠Menteri Pertanian - diwakili oleh Plt Direktur Jenderal Hortikultura - Muhammad Taufiq Ratule
8. ⁠Menteri Agama - diwakili oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Abu Rokhmad 
9. ⁠Kepala Badan Gizi Nasional - Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana
10. ⁠Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum / ISSF - Sudarmanto
11. ⁠Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama - Muhammad Novian 
12. ⁠PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - diwakili oleh Senior Vice President Group Head Institutional Banking 1 - Iwan Ariawan 
13. ⁠PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - diwakili oleh Executive Vice President - Mochamad Choliq
14. ⁠PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - diwakili oleh Senior Vice President - Titik Mustikasari
15. ⁠Rektor Universitas Padjadjaran - diwakili oleh Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Alumni - Prof. Dr. Tomy Perdana