Dibutuhkan Acuan Standar Dalam Penerapan Perjanjian Berbasis Syariah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Notaris Pendengar, Pembaca dan Pemikir (Kelompencapir) meluncurkan sebuah buku dengan judul 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pembiayaan : Suatu Upaya Dalam Standarisasi Akta,' di Jakarta, Selasa (/18/02/2025). 

Buku besutan Kelompencapir merupakan buku ketiga, hasil dari  rangkaian seminar nasional dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kelompencapir tentang pembiayaan syariah.

Buku ini merangkum hasil diskusi yang bersumber dari para pakar hukum Islam, Dewan Syariah Nasional, Notaris dan juga perwakilan Pemerintah. 

Buku ini berangkat dari sebuah fakta, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar saat ini tumbuh pembiayaan berbasis syariah, munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah maka diperlukan sebuah upaya menselaraskan perjanjian pembiayaan berbasis syariah. 

“Buku ini diharapkan membantu menjawab bagi para notaris untuk membuat perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah,”jelas Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, founder Kelompencapir sekaligus penulis buku. 

Penulis lainya adalah  Shinta Dewi, SH, MH,  Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, Dr. Erny Kencanawati, SH, MH, Frengki Hardian SH, MKn, PhD,  Dr. H. Dody Safnul, SH,SpN, MKn, Hestyani Hassan, SH,MKn serta editor, Dr. Tina Amelia, SH,MH.

Dalam diskusi tersebut Dirjen AHU Kementerian Hukum Dr. Widodo menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Kelompencapir yang sudah menerbitkan buku tentang perjanjian pembiayaan syariah. 

“Saat ini memang diperlukan adanya acuan yang jelas dalam menerapkan prinsip perjanjian pembiayaan berbasis syariah. Sehingga standarisasi dalam penerapannya bukan hanya sebagai solusi, tetapi sekaligus sebagai keharusan dalam memberi kepastian terkait standarisasi,”jelasnya. 

Menurut Dr. Widodo, buku ini berhasil menguraikan bagaimana prinsip- prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam perjanjian pembiayaan dan apa kira-kira kendala yang mungkin bakal dihadapi dalam upaya standarisasi penerapannya.

Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesar, saat ini menempati ranking ketiga, setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh preferensi masyarakat Indonesia yang kuat terhadap syariah, meningkat dari 46 persen  ditahun 2014 menjadi 59 %  di tahun 2024. 

“Perbankan syariah di Indonesia juga tumbuh pesat, lebih pesat dari perbankan nasional, baik dari sisi aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga,”jelas Misbakhun. Pertumbuhan yang pesat ini juga harus diimbangi dengan dukungan adanya acuan yang jelas dalam menyusun perjanjian pembiayaan berbasis syariah. 

Sementara Ustadz Azharuddin Latief, M Ag, MH, dari Dewan Syariah Nasional menyampaikan bahwa memang dibutuhkan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan dalam hal pembiayaan berbasis syariah. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

Buku ini sangat membantu literasi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Karena memberikan pencerahan  terhadap berbagai masalah dalam masalah-masalah pembiayaan syariah. 

“Buku ini berhasil memberikan gambaran secara menyeluruh dari mulai sejarah perkembangan pembiayaan syariah, mengenal akad-akad dalam transaksi perbankan syariah hingga tantang notaris dalam menyusun perjanjian pembiayaan syariah,”jelas Ustadz Azharuddin.

Menurut Dr Wirdyaningsih buku yang disusun oleh Kelompencapir merupakan sumbangan yang berharga terhadap perkembangan ekonomi syariah. Di Tengah minimnya literasi pembiayaan syariah buku ini bisa menjadi referensi bagi para dosen dan mahasiswa di fakultas-fakultas hukum.