Senator DPD RI Minta Masyarakat Beri Waktu Pemerintah Evaluasi Proyek Strategis Nasional
Senator DPD RI asal NTB Mirah Midadan Fahmid meminta masyarakat untuk memberi waktu pemerintah untuk melakukan evaluasi PSN.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senator DPD RI asal NTB Mirah Midadan Fahmid meminta masyarakat untuk memberi waktu pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek termasuk proyek PSN.
Evaluasi tersebut, kata Mirah, sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari proyek pemerintah tersebut.
“Tolong masyarakat beri waktu ke pemerintah, apakah betul barang ini bisa beri suatu efektivitas dan dampak. Karena dampaknya itu nggak bisa dihitung pas hari pertama pas jadi nanti kita lihat," ujar Mirah melalui keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).
"Makanya penting evaluasi, bisa kita lakukan per tiga bulan, nanti kelihatan dari 6 bulan sampai 12 bulan, nanti kelihatan dari enam sampai 12 bulan itu lah yang disebut mangkrak atau proyeknya banyak masalah,” tutur Mirah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mirah pada diskusi bertajuk “Investasi adalah Koentji, Realistiskah Pertumbuhan 8 persen?" yang digelar Institute For Youth Economic and Political Studies.
Menurut Mirah, keberlangsungan proyek PSN akan tergantung evaluasi dari Pemerintah.
“Kalau lanjutkan atau tidak tergantung hasil evaluasinya, apa yang mau dicapai outputnya seperti apa. Kalau memang hasil evaluasinya tidak memungkinkan, akan ada kebijakan yang akan diambil oleh para eksekutor," tutur Mirah.
DPD, kata Mirah, sempat memeriksa proyek PSN di wilayah PIK 2.
Pihaknya pun telah menelusuri lokasi PSN PIK 2 dan lokasi non PSN, menyusul kasus Pagar Laut Tangerang.
"DPD sempat kesana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non-PSN dengan yang PSN-nya itu, yang di-PSN kan itu ternyata hal yang berbeda. Akhirnya menjadi heboh kembali perkara Pagar Laut itu ya, tiba-tiba ada temuan pagar laut yang ternyata itu di daerah yang sama, di lokasi yang sama," jelas Mirah.
Sehingga dirinya menilai hal tersebut menjadi perhatian semua pihak termasuk DPD.
Baca juga: Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM
“Terkait PSN itu, bagaimana dampak ketika PSN itu diberhentikan tiba-tiba. Ini saya rasa memang kita butuh evaluasi dari semua titik-titik PSN yang sudah dibuka, memang apakah ada yang harus dilanjutkan atau dialokasikan ke tempat yang lain, misalnya PSN nya atau mungkin di sektor apanya yang harus dikembangkan," pungkasnya.
Soal Perdebatan LAM di Sidang MK, Ketua Komite III DPD RI Angkat Bicara |
![]() |
---|
DWP Setjen DPD RI Soroti Kekuatan Komunikasi Harmonis dalam Membangun Keluarga dan Lembaga Negara |
![]() |
---|
Kantor Perwakilan DPD Baru Ada di 5 Provinsi, Mohammad Iqbal Berharap 2 Kantor Dibangun Setiap Tahun |
![]() |
---|
Ketua DPD RI Percaya Said Aldi Bisa Pimpin Pemuda Masjid Dunia, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Kasus Beras Oplosan, Ketua DPD Usul Bentuk Tim Verifikasi Mutu Beras Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.