Viral di Medsos, Surat Kementerian PKP Undang Band Dewa 19 dalam Acara Launching Logo 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, beredar surat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI yang berisi informasi pelaksanaan kegiatan peluncuran logo dan pentas seni.

Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Jumat malam (21/2/2025) ini turut mengundang band papan atas Indonesia yakni Dewa 19.

Surat undangan kegiatan itu tersebar di media sosial.

Undangan yang ditandatangani langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait itu memiliki nomor surat HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni. 

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada "Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman" dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian tertulis seperti dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Menyebarnya undangan itu membuat netizen berkomentar apalagi kini pemerintah sedang mencanangkan penghematan anggaran.

Sebelumnya rencana menghadirkan Dewa 19 itu pernah disampaikan Maruarar Sirait saat pelantikan pejabat eselon 2,3, dan 4 di Wisma Atlet, Jakarta, pada 30 Januari 2025, lalu.

Kala itu di depan Mendagri Tito Karnavian, Ara mengungkapkan dirinya telah menelepon pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani untuk membuat janji jadwal panggung band yang tenar dengan lagu Risalah Cinta itu.

"Waktunya kita hiburan, kita menikamti kesenian, Pak Mendagri. Saya sudah janjian nanti mudah-mudahan kalau boleh dalam waktu dekat. Pada waktunya kita mendengarkn musik. Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani Dewa untuk  menghibur kalian. Pada waktu bekerja kita bekerja.  Kita juga perlu refreshing, waktunya kapan kita atur," ujar Ara.

Catatan Redaksi:  Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com mencoba untuk mengkonfirmasi kebenaran info ini kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman