Prabowo Resmikan Danantara, Ini Sederet Kontroversinya hingga 7 BUMN yang Akan Dikelola

Meski tak bisa diproses maupun diperiksa KPK dan BPK, kata Piter, Danantara bisa diproses secara hukum apabila ditemukan ada tindak pidana.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," jelasnya.

BUMN yang Dikelola Danantara

Setidaknya ada tujuh BUMN yang bakal dikelola Danantara.

Danantara juga akan mengelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) bentukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Artinya, Danantara akan mengelola aset BUMN hingga 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.670 triliun dengan kurs Rp13.600.

Apa saja BUMN yang akan dikelola Danantara? Berikut daftarnya:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI);
3. PT PLN (Persero);
4. PT Pertamina (Persero);
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI);
6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
7. Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Pada tahap awal, investasi yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp326 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran APBN.

Nantinya, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura dengan cakupan yang lebih luas.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nitis Hawaroh/Chaerul Umam/Taufik Ismail, Kompas.com/Agustinus Rangga/Alinda Hardiantoro)