Prabowo Resmikan Danantara, Ini Sederet Kontroversinya hingga 7 BUMN yang Akan Dikelola

Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto mengusulkan seluruh mantan Presiden RI dan organisasi masyarakat (ormas) agar menjadi pengawas Danantara.

Alasannya, agar semua pihak bisa ikut mengawasi uang rakyat yang dikelola Danantara.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini," kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

"Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi."

"Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management," imbuh dia.

Baca juga: Diresmikan Prabowo, Danantara Bakal Kelola 7 BUMN: Ada Pertamina hingga Bank Mandiri

2. Efisiensi anggaran untuk Danantara

Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik Sudaryanti Deyang, mengungkapkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperuntukkan bagi investasi Danantara.

Hal ini disampaikan Nanik menjawab isu yang mengatakan efisiensi APBN 2025 sepenuhnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Banyak yang salah persepsi, seolah-olah Rp300 triliun lebih digunakan untuk Makan Bergizi Gratis. Itu tidak benar. MBG sudah memiliki alokasi dana tersendiri," jelas Nanik, Senin (17/2/2025), dilansir Kompas.com.

Nanik menjelaskan, efisiensi APBN 2025 yang dialokasikan untuk MBG hanya Rp24 triliun.

Sisanya, kata Nanik, dialihkan untuk Danantara yang tahun ini akan membangun 15 mega proyek.

"Yang digunakan untuk MBG seperti kemarin Pak Prabowo sampaikan hanya Rp 24 triliun. Yang lainnya untuk apa? Diinvestasikan lewat Danantara," tegasnya.

"Untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek. Jadi, efisiensi ini untuk investasi, bukan untuk MBG," lanjut dia.

3. Disebut kebal hukum

Danantara disebut-sebut tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan ini disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter mengatakan, Danantara bakal mengacu pada revisi UU BUMN.