Tunjukkan Potensi, Reklamasi PIK 2 Jadi Proyek Strategi Pertumbuhan Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Kian menunjukkan potensinya, reklamasi PIK 2 menjadi proyek strategi pertumbuhan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Editor:
Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Reklamasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kian menunjukkan potensinya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pembangunan lahan hasil reklamasi ini dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Pengamat politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menilai bahwa proyek reklamasi seperti PIK 2 ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan apabila dikelola dengan baik. Maka dari itu, ia pun mendorong pemerintah, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam pengembangannya.
“Jika tujuan utama reklamasi adalah meningkatkan pendapatan negara, maka sebaiknya pemerintah ikut terlibat langsung, misalnya melalui BUMN, agar manfaatnya bisa lebih maksimal,” ujar Faisyal.
Skema ini, lanjut Faisyal, akan memastikan proyek reklamasi bisa menghasilkan keuntungan lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Baca juga: JR Connexion PIK2 – Stasiun KCIC Halim Resmi Diluncurkan, Akses Pariwisata dan Ekonomi Kian Lancar
Menurutnya, skema ini akan memastikan proyek reklamasi menghasilkan keuntungan lebih besar bagi negara dan masyarakat. Di samping itu, kehadiran pemerintah dapat membantu dalam mengawasi agar kesejahteraan warga di sekitar kawasan reklamasi tetap terjaga.
“Reklamasi dan pengembangan kawasan seperti PIK 2 berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan rakyat. Proyek ini juga bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai properti dan bisnis lokal,” jelas Faisyal.
Faisyal juga menekankan pentingnya menjaga agar proyek reklamasi seperti PIK 2 tidak berubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Pihaknya menyoroti perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pemerintah dan pengembang harus memastikan proyek ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai ada kelompok yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu langkah dalam menjaga kesejahteraan rakyat adalah dengan memastikan nelayan dan penduduk setempat tetap memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam perkembangan kawasan tersebut.
Dengan demikian, manfaat dari proyek reklamasi diharapkan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Beri Kemudahan Konektivitas Transportasi, JR Connexion PIK2-Stasiun KCIC Halim Resmi Beroperasi
Eddy Soeparno Siap Sukseskan Koperasi Merah Putih Sebagai Amanat Konstitusi |
![]() |
---|
Optimisnya Bank Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini, Dipatok 5,4 Persen |
![]() |
---|
BP Batam Luncurkan Dua Inovasi untuk Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi |
![]() |
---|
Forum APTF 2025 Dorong Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif |
![]() |
---|
Bambang Patijaya Sebut Penataan Pertambangan Harus Bisa Dorong Nilai Tambah dan Pertumbuhan Inklusif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.