Diisi Kader PSI, DPR: Jangan Sampai FOLU Net Sink Kemenhut Jadi Proyek Basah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta pemerintah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. 

Hal ini merespons penunjukan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030, yang disebut mendapat honorarium hingga puluhan juta rupiah per bulan.

"Yang utama transparansi dan kompetensi perekrutan harus dijalankan, apalagi di tengah presiden melaksanakan efisensi anggaran. Tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantastis akan menjadi sorotan publik," kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Daniel mengingatkan agar proses rekrutmen tidak menimbulkan kesan kuat adanya konflik kepentingan.

"Jangan sampai rakyat melihat kental dengan konflik kepentingan, rekrutmen pejabat/pegawai harus sesuai dengan keahliannya," ujarnya.

Dia menegaskan, jabatan strategis dalam program nasional seperti FOLU Net Sink 2030 seharusnya diisi oleh orang-orang yang memahami tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan. 

"Jangan sampai FOLU Net Sink jadi proyek basah. Ini akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global. Jika program sepenting ini dikelola dengan  sembarangan maka target netral karbon 2030 hanya akan jadi ilusi," ucap Daniel.

Baca juga: Kementerian Kehutanan Pastikan Anggaran Pengelola FOLU Net Sink 2030 Berasal Dari Non APBN

Daniel memastikan Komisi IV DPR akan mendalami penggunaan dana dalam program FOLU Net Sink, khususnya yang dikelola oleh BPDLH. 

Dia menilai, selama ini belum ada penjelasan rinci mengenai kegiatan yang dilakukan.

"Nanti dalam rapat dengan komisi IV akan diperdalam terkait dengan pengawasan terhadap penggunaan dana dari kegiatan FOLU Net Sink tersebut. Selama ini tidak ada penjelasan terkait kegiatan apa yang dijalankan terutama oleh BPDLH," ungkap Daniel.

Daniel menegaskan bahwa Komisi IV ingin agar dana dari BPDLH dimanfaatkan untuk menguasai persoalan kerusakan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta memberi dana bagi masyarakat yang memang menjaga hutan.

"Bukan untuk menggaji pejabat hingga puluhan juta per bulan apalagi tanpa kompetensi yang mumpuni," tegasnya.

Sejumlah kader PSI masuk dalam struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.

Saat ini, Menteri Kehutanan dijabat oleh Raja Juli Antoni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI.

Baca juga: KLHK Sosialisasikan FOLU Net Sink 2030 di Jawa Timur, Komitmen Menahan Laju Peningkatan Suhu Global

Dalam SK tersebut juga tercantum besaran honorarium pejabat OMO FOLU Net Sink, mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta per bulan, tergantung jabatan.