Laporan Realisasi APBN Sempat Ditunda, Komisi XI DPR Pertanyakan Transparansi Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino Kurniawan, menyoroti soal laporan realisasi APBN dalam laman resmi Kementerian Keuangan bertagar #APBNKita yang sempat dirilis, tetapi ditarik kembali.

Harris mempertanyakan transparasi pemerintah soal kebijakan fiskal.

"Kita tahu fiskal yang secara rutin diumumkan di dalam APBN Kita, tapi sampai sekarang belum diumumkan. Baru kemarin diumumkan dirilis dan datanya hilang lagi," kata Harris dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan (PPN)/Bappenas, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Meski begitu, Harris mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp88,89 triliun pada 2025

"Atau mengalami kontraksi 41 persen. Ini angka yang jelas memengaruhi investor terhadap Indonesia, kredibilitas dan transparansi fiskal kita dipertanyakan," kata Politisi PDIP itu.

Harris juga mendengar isu bahwa hal yang sama juga bakal terjadi pada Februari, yang mana pendapatan negara juga terkontraksi 40-30 persen.

Dia mengatakan bahwa banyak orang yang beranggapan soal penurunan penerimaan pajak ini karena sistem baru yakni Coretax. Namun, dia ragu ini karena Coretax.

"Kalau cuma Coretax menurut saya lebih mudah ditangani. Kalau Coretax diperbaiki, maka penerimaan kita kembali normal," kata dia.

Menurutnya, masalah yang sebenarnya terjadi memang situasi di Indonesia yang sedang sulit, terlebih untuk melakukan usaha atau produksi.

"Terjadi penurunan pendapatan, penurunan profit, sehingga bayar pajaknya lebih sedikit. Masalah sistemik ini akan jauh lebih sulit untuk ditangani," kata dia

"Mohon Bappenas sekali lagi sebagai lembaga yang menjabarkan visi misi presiden, untuk mencapai 8 persen pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan dengan penurunan gini rasio ini harus benar-benar perhatian," tandasnya

Penundaan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan penundaan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 selama satu bulan.

 Terakhir, konferensi pers APBN KiTa digelar pada Januari 2025 untuk melaporkan realisasi APBN 2024.

Setelah itu, Kementerian Keuangan tidak merilis laporan realisasi APBN 2025 periode Januari dan langsung melaporkan periode Februari. "Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2025, Kamis (13/3/2025).