UPDATE RUU TNI: DPR Segera Paripurna, Tentara Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil di 14 K/L Berikut Ini

Daftar 14 Kementerian/lembaga Bisa Diduduki Tentara Aktif

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, telah diatur bahwa tentara aktif hanya bisa mengisi jabatan sipil di 10 kementerian dan lembaga.

Namun, dalam draf RUU Perubahan UU TNI yang baru, jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki oleh tentara aktif bertambah menjadi 14.

Sebelum ada revisi UU TNI itu sendiri, sebenarnya empat lembaga/kementerian itu sudah dihuni oleh militer aktif.

Baca juga: Menteri HAM Minta Polisi Tak Proses Hukum Aktivis yang Interupsi Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont

Berikut daftar 14 kementerian/lembaga yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif, sebagaimana RUU TNI:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam; sebelumnya bernama Kemenko Polhukam)
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
3. Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
7. Dewan Pertahanan Nasional (sebelumnya Wantannas)]
8. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Mahkamah Agung (MA)
11. Kejaksaan Agung (Kejagung) - Penambahan
12. Badan Keamanan Laut (Bakamla) - Penambahan
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) - Penambahan
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Penambahan