Menteri Hukum Dipaksa Keluar dari Mobil dan Pelat Nomornya Dilepas Massa Demo RUU TNI di Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana tegang mewarnai aksi demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, terpaksa turun dari mobilnya setelah dipaksa oleh massa mahasiswa yang menggelar protes besar-besaran.

Kejadian itu bermula saat mobil yang dikawal patroli (patwal) hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti yang sedang menggelar unjuk rasa langsung menghadang jalan mobil tersebut.

Dalam sekejap, massa mengerumuni kendaraan dan menuntut agar pejabat yang ada di dalamnya turun untuk berdialog.

Beberapa saat setelah itu, dua ajudan yang mendampingi Supratman keluar dari mobil dengan tujuan untuk meminta massa mundur.

Baca juga: Malam-malam Menteri Hukum Mendadak Rapat Bareng DPR, Pengesahan Revisi UU TNI Bakal Diundur?

Namun, tuntutan mahasiswa untuk bertemu dengan Menteri Hukum tetap tak terbendung. Massa semakin mendesak, bahkan dengan berani melepas pelat nomor mobil tersebut sebagai bentuk protes.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa semakin membesar.

Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Supratman akhirnya keluar dari mobil.

Begitu menyadari siapa yang baru saja turun, mahasiswa langsung bersorak, "Ternyata Menteri Hukum!"

Supratman yang mengenakan jas hitam itu tampak tenang saat berjalan menuju kerumunan mahasiswa. 

Dengan langkah pasti, ia berjalan kaki menuju Gedung DPR dan duduk bersama mahasiswa yang menantinya.

Dialog pun berlangsung, di mana Supratman menyampaikan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait revisi RUU TNI ke pihak pemerintah dan DPR.

Baca juga: Apakah Prabowo Setuju dengan Revisi UU TNI? Ini Kata Ketua Komisi I DPR di Istana

Aksi demonstrasi mahasiswa ini terjadi menjelang rencana pengesahan revisi UU TNI yang dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Pembahasan revisi yang sudah mencapai tahap akhir ini semakin memunculkan ketegangan antara mahasiswa dan pihak legislatif, mengingat banyak pihak yang khawatir dengan potensi pengembalian dwifungsi TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, memastikan pengesahan RUU TNI akan berlangsung setelah seluruh fraksi menyetujui.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa ia masih menunggu undangan resmi untuk rapat paripurna.

"Tetapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus untuk memutuskan apakah rapat besok dan jam berapa," ujar Dave, Rabu (19/3/2025).

Dengan ketegangan yang semakin meningkat, sorotan terhadap pengesahan RUU TNI dipastikan akan terus berlanjut hingga rapat besok. 

Sementara itu, mahasiswa bersikukuh untuk menuntut perubahan dan menegaskan penolakan terhadap langkah yang dianggap mengancam supremasi sipil.