Sikapi RUU TNI, FIB Harap Tentara Dapat Melakukan Berbagai Upaya Lebih untuk Kepentingan Nasional

Ia menambahkan bahwa rakyat harus tetap harus waspada terhadap berbagai ancaman yang berusaha melemahkan pertahanan nasional.

"Kami di Forum Indonesia Berdaulat berdiri tegak di barisan rakyat yang ingin melihat Indonesia maju dan berdaulat," ujar Maygi.

Oleh sebab itulah, peran aktif TNI tersebut menurut Maygi menjadi instrumen untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara sekaligus perlindungan terhadap berbagai potensi pengkhianatan pada NKRI.

"Kami menyerukan tidak ada tempat untuk para pengkhianat bangsa. TNI bersama rakyat, rakyat bersama TNI. Bersama, kita pastikan Indonesia tetap berdiri tegak, berdaulat, dan tidak bisa dipecah belah," katanya.

Kritik UU TNI

Di sisi berseberangan, pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar, menilai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) merupakan bentuk kepongahan negara dalam mengatur hukum.

Jika revisi UU TNI ini disahkan, jelas Zaenal, negara bukan hanya menunjukkan arogansinya, melainkan juga mengulangi kesalahan sejarah mengenai dwifungsi ABRI yang dulu sudah coba diredam lewat reformasi.

"Negara sudah terlalu pongah dalam membuat peraturan, yang itu barangkali membuat dosen fakultas hukum kebingungan harus mengajarkan apa,” ujar Zaenal dalam diskusi di kampus Universitas Islam Indonesia (UII), dikutip dari Tribun Jogja, Rabu (19/3/2025).

Selain kepongahan, ia juga menyoroti adanya mismanajemen dalam pengelolaan jabatan di TNI.

Saat ini Indonesia mempunyai surplus 419 jenderal yang semestinya diatasi dengan reformasi manajemen ketentaraan, bukan dengan menempatkan mereka dalam jabatan-jabatan sipil.

Zaenal lantas membandingkan dengan sistem ketentaraan di Amerika Serikat yang mana posisi tertinggi adalah jenderal, tetapi yang lebih lebih banyak mengisi struktur adalah kolonel.

“Kita ini seperti keledai dungu yang jatuh ke lubang yang sama kalau kita biarkan dwifungsi ABRI bangkit kembali,” tegasnya.