Soal Perang Dagang Global, Pemerintah Indonesia Diharapkan Bisa Optimalisasikan Negosiasi dengan AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar acara halal bihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Parle Senayan Restaurant, Jakarta Pusat.

Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.

Baca juga: Trump Kembali Naikkan Tarif untuk Kapal China, Perang Dagang Berlanjut

Mulyadi menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

“Tentunya bukan hanya sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. InsyaAllah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Baca juga: Apakah Perang Dagang AS-Tiongkok Akan Berakhir?

Sementara itu, Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. “Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” tambahnya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. 

Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.

Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia.

"Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yugi meyakini bahwa isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.

"Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” tandas Yugi.

Baca juga: Sandiaga Uno: Perang Dagang AS-China Jadi Momentum Memperkuat Hilirisasi Industri

Lebih jauh, Dirjen Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.