Paulus Tannos: Saya Sukarela Diekstradisi ke Indonesia Jika Hakimnya Tidak Korup

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, berubah pikiran.

Sebelumnya pengusaha yang ditangkap di Singapura ini bersedia diekstradisi ke Indonesia dalam sebuah surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun kabar terbaru, Paulus Tannos yang muncul di Pengadilan Negeri Singapura pada 22 April 2025 melalui tautan video, mengatakan bahwa dia tidak menyetujui ekstradisinya.

“Saat ini, saya tidak ingin pergi ke Indonesia.

“Saya akan dengan sukarela ke Indonesia, dengan catatan pengadilan di Indonesia adil dan hakimnya tidak korup,” ujarnya dikutip dari The Straits Times.

Tannos dilaporkan telah menulis surat dari Penjara Changi kepada Presiden Indonesia Prabowo dan beberapa media Indonesia pada tanggal 17 April 2025 yang menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke negara tersebut.

Saat itu dia  menyatakan bersedia menghadapi tuntutan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

“Asalkan proses hukumnya adil dan dilakukan oleh hakim yang berintegritas tinggi serta bebas dari korupsi”.

Menanggapi pertanyaan dari The Straits Times, Juru Bicara Kementerian Hukum Singapura (MinLaw) mengatakan pada 22 April.  "Karena berdasarkan surat Paulus Tannos kepada Presiden Indonesia, terlihat bahwa ia bersedia diekstradisi, kami akan meminta pengadilan untuk segera menggelar sidang guna memfasilitasi permintaannya dan mengatur ekstradisi segera."

Indonesia telah mengajukan permintaan ekstradisi resmi untuk Tannos pada 24 Februari.

Juru bicara Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa permintaan ekstradisi Indonesia telah ditinjau secara menyeluruh oleh lembaga penegak hukum Singapura, yang telah memastikan bahwa persyaratan perjanjian ekstradisi dan Undang-Undang Ekstradisi Singapura telah dipatuhi.

Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

Undang-undang ini memberikan ekstradisi untuk daftar pelanggaran, termasuk korupsi, pencucian uang, dan penyuapan, dan dapat diterapkan secara retrospektif terhadap kejahatan yang dilakukan hingga 18 tahun lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Ekstradisi, seorang buronan dapat memberikan persetujuan atas ekstradisinya dan mengesampingkan proses ekstradisi penuh.