Elite PDIP Minta Prabowo Serius Tanggapi Desakan Copot Gibran dari Wapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto serius menanggapi desakan untuk melakukan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden.

Komarudin mengatakan, desakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berasal dari para purnawirawan TNI-Polri.

Baca juga: Ganjar Heran dengan Usulan Forum Purnawirawan yang Minta Gibran Diganti: Atas Dasar Apa?

"Jadi begini kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya ini bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, usulan dari purnawirawan TNI-Polri harus disikapi secara serius oleh Presiden Prabowo.

Baca juga: Respons Parpol, Ketua MPR, hingga Pengamat soal Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

"Tetapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal," ujar Komarudin.

Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.

"Itu kelas yang, yang oke, termasuk Pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya," ucap Komarudin.

Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.

"Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, termasuk usulan mencopot Gibran.

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka tersebut.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Mandat Rakyat, Ketua Umum Rampai Nusantara Minta Semua Pihak Hormati Konstitusi

Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politica, kekuasaan presiden memiliki batasan.

"Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.

"Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan," ucapnya.