May Day 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Dipercepat

Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) pada momen May Day ini.

Anggota DPR yang duduk di Komisi bidang ketenagakerjaan itu menyebut, pihaknya memang telah mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada perlindungan korban PHK serta upaya preventifnya.

"Pemerintah juga perlu memberi insentif kepada perusahaan padat karya yang sedang kesulitan agar tetap dapat mempertahankan tenaga kerja," ucap Edy.

Lebih lanjut, Edy menegaskan pentingnya perluasan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor informal. Ia menilai, akses terhadap program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus dibuka seluas-luasnya.

Edy pun memastikan, Fraksi PDIP di DPR RI akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada buruh.

“Negara tidak boleh abai. Kesejahteraan pekerja adalah kunci utama membangun bangsa yang adil dan berdaulat,” tegasnya. 

Baca juga: Curahan Hati Seorang Buruh Pabrik Garmen di Cakung: Dituntut Disiplin Waktu, tapi Gaji Sering Molor

"Fraksi PDIP kan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada buruh, serta memastikan kehadiran negara dalam setiap aspek kehidupan pekerja," pungkas Edy.