Ribuan Buruh Demo di DPR, Sindir Serikat Pekerja yang 'Bermesraan' Rayakan May Day Bareng Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan buruh dari berbagai aliansi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

Mereka menyatakan aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menekan hak-hak pekerja. 

Perwakilan GEBRAK sekaligus Ketua KASBI, Sunarno, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan sebagai pembeda dari perayaan May Day Fiesta yang digelar di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto.  

“Kami melakukan aksi yang berbeda karena kondisi buruh di Indonesia saat ini sangat buruk,” ucap Sunarno. 

Ia menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal, rendahnya upah, serta pelanggaran hak terhadap pekerja dari berbagai sektor seperti kurir, driver online, pekerja rumah tangga, guru honorer, tenaga medis, hingga buruh migran.  

“Mereka bekerja dalam situasi tekanan, upah minim, dan tidak sedikit yang tidak mendapat hak normatifnya,” katanya. 

Sunarno menambahkan, aksi unjuk rasa tak hanya dilakukan di Jakarta. Gerakan serupa juga digelar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jambi, Riau, Palembang, Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga ke Kalimantan dan Sulawesi.  

“Artinya bukan hanya kami yang merasakan kondisi ini. Gerakan ini meluas,” ujarnya. 

Sunarno menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan DPR yang dinilai merugikan buruh serta rakyat kecil.  

Ia menyebut pembahasan RUU TNI, RUU Polri, dan revisi KUHAP sebagai bentuk penyempitan ruang demokrasi. “Belum saatnya buruh berpesta bersama pemerintah,” tegasnya. 

Ia menilai perayaan May Day bersama Presiden sebagai langkah yang tidak tepat.  

“Aksi kami ini sekaligus mengingatkan kepada kawan-kawan serikat pekerja yang lain, bahwa belum waktunya bermesraan dengan pemerintahan yang belum menunjukkan keberpihakan pada buruh,” kata Sunarno. 

Menurutnya, keterlibatan buruh dalam penyusunan undang-undang sangat penting. Ia juga menyoroti pembentukan Satgas PHK yang disebutnya hanya mengelola pesangon, bukan mencegah PHK.  

“Kalau pemerintah serius, Satgas itu seharusnya mencegah PHK, bukan sekadar urus pesangon yang bahkan dipotong setengah,” jelasnya. 

Ia juga menyayangkan bahwa banyak buruh tidak menerima pesangon mereka secara utuh, bahkan ada yang belum dibayarkan. “Ini yang kami lawan. Negara tidak hadir melindungi kami saat masa sulit,” ujarnya.