Menteri HAM Ingin Usul Pendidikan Siswa Nakal di Barak ke Mendikdasmen: Biar Dijalankan secara Masif

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendukung penuh program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Walaupun hingga kini, masih banyak pro dan kontra atas program tersebut, karena dinilai menyalahi aturan hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, menurut Natalius Pigai, program tersebut tidak menyalahi HAM.

Bahkan, program Dedi Mulyadi itu justru ingin diusulkan Natalius Pigai ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, jika implementasinya yang sekarang ini berhasil.

Supaya, aturan tentang kegiatan itu nantinya bisa diterapkan juga di banyak tempat.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ucap Natalius Pigai, ketika konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Natalius Pigai menjelaskan bahwa pembinaan yang diinisiasi Dedi Mulyadi itu bukanlah corporal punishment atau hukuman fisik dari pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti pemukulan.

Sehingga, pembinaan militer itu bukanlah hukuman fisik yang ditentang dari sudut pandang HAM.

Para siswa nakal itu akan menjalani pendidikan mental, karakter, disiplin, hingga rasa tanggung jawab.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM."

"Saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai.

Baca juga: Tak hanya Siswa Bermasalah, Pelajar Berprestasi Juga Dikirim ke Barak Militer, Termasuk Ketua Osis

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program wajib militer untuk pelajar tersebut pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

Program ini diluncurkan Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas.

Dalam program ini, pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak militer. 

Penjelasan TNI AD