Jumat, 22 Agustus 2025

Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal

Menteri HAM Ingin Usul Pendidikan Siswa Nakal di Barak ke Mendikdasmen: Biar Dijalankan secara Masif

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut program Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tak menyalahi aturan HAM.

Penulis: Rifqah
KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari
WAJIB MILITER SISWA - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai saat ditemui awak media di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 31 Desember 2024. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut program Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tak menyalahi aturan HAM. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, sudah menjelaskan bahwa program pendidikan untuk siswa bermasalah yang digagas oleh Dedi Mulyadi itu tidak menggunakan pendidikan ala militer. 

Melainkan, bentuk pendidikannya ada pendidikan karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang mengedepankan pendekatan bimbingan.

“Pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer, walaupun dilaksanakan di lingkungan Asrama Militer,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, Jumat (2/5/2025).

Nantinya, kegiatan ini akan berfokus pada pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan serta pengasuhan, bukan indoktrinasi bersenjata.

Untuk materi yang akan diajarkan, mencakup kegiatan yang umum ditemukan di lingkungan pendidikan formal.

Di antaranya adalah pelajaran kelas, konseling, motivasi, latihan baris-berbaris, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, hingga permainan kelompok dan outbond.

Para pengajar berasal dari TNI AD, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak, serta tenaga pendidik profesional sesuai bidang masing-masing.

“Materi pendidikan diberikan layaknya kegiatan sekolah. Ini murni program pembentukan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan pelatihan militer,” jelas Wahyu.

Diketahui, para peserta juga mengikuti program ini secara sukarela, dengan persetujuan tertulis dari orang tua.

Adapun, program ini menyasar siswa-siswi SMP serta SMA sederajat yang mengalami masalah kepribadian, dengan catatan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Untuk biaya pendidikan, konsumsi, perlengkapan pribadi, dan fasilitas, ditanggung penuh oleh Pemprov Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat.

“Mari bersama kita selamatkan generasi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa Indonesia,” tutup Wahyu.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ditolak 2 Gubernur, Program Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI Didukung Penuh Menteri HAM

(Tribunnews.com/Rifqah/Gita Irawan) (TribunJakarta.com/Jaisy Rahman)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan