Demokrat Tak Terpancing dengan Usulan Pemakzulan Gibran, Fokus Dukung Pemerintah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Partai Demokrat memilih tidak ambil pusing terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan sejumlah purnawirawan TNI, termasuk mantan Wapres Try Sutrisno. Bagi Demokrat, hal tersebut merupakan bagian wajar dari dinamika politik di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa aspirasi politik dalam bentuk apa pun harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi.

Namun, ia menegaskan bahwa partainya saat ini fokus pada dukungan terhadap pemerintahan baru di bawah pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, saya kira aspirasi kan biasa ya. Aspirasi yang berkembang itu kan biasa. Harus dihormati," ujar Khaeron dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Khaeron menilai wacana pemakzulan Gibran tidak perlu ditanggapi berlebihan.

Menurutnya, selama tidak ada dasar hukum kuat dan pelanggaran konstitusional yang jelas, maka usulan pemakzulan Gibran belum memiliki pijakan yang konkret.

"Namun, tentu ada proses-proses hukum atau proses-proses tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan ada juga kalau untuk sampai ke arah sana ada proses ini, ada kesalahannya dulu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada sebab dan tidak ada masalah, ya tentu ditinjau dari sisi mana?" tegas anggota Komisi VI DPR RI itu.

Baca juga: MKGR Siap Beri Karpet Merah untuk Jokowi dan Gibran: Kami Tidak Menawarkan

Ia menambahkan bahwa stabilitas politik harus tetap dijaga untuk mendukung jalannya roda pemerintahan ke depan.

Demokrat pun berkomitmen untuk turut serta menyukseskan program-program strategis pemerintah.

"Oleh karenanya, menurut saya ini adalah bagian daripada dinamika politik lah," tutup Khaeron.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah pernyataan kritis dari sejumlah tokoh militer purnawirawan terkait dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan Gibran sebagai Wapres. Namun hingga kini, belum ada langkah hukum formal yang diambil.