Dikritik soal Pendidikan Militer, Dedi Mulyadi Balik Tantang Komnas HAM Tangani Siswa Nakal

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang balik Komnas HAM yang mengkritiknya soal program pendidikan militer bagi para siswa bermasalah.

Komnas HAM menilai bahwa program pendidikan berkarakter gagasan Dedi Mulyadi dengan mengirim para pelajar nakal ke barak militer itu berpotensi melanggar hak asasi.

Dedi Mulyadi menanggapi kritik dengan santai dan kini mengajak Komnas HAM hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut menangani anak-anak yang dianggap bermasalah.

"(Daripada) ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama ya kan," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan di kanal YouTube METRO TV, Selasa (6/5/2025).

"Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji itu mana yang paling sukses. Itu lebih baik," sambungnya.

Baca juga: Disdik Jabar Ungkap Alur Pendaftaran Pendidikan Militer Gagasan Dedi Mulyadi: Ortu ke Kepsek

Dedi Mulyadi mengaku bahwa programnya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," lanjutnya pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Baca juga: Dikawal Dedi Mulyadi, Siswa Jalani Pendidikan Militer di Barak TNI Purwakarta, Ini Penampakannya

Menurut Dedi Mulyadi, tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," ungkap KDM.

"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," imbuhnya.

Dedi Mulyadi juga mengatakan bahwa pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.

"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," tutur Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi pun mempersilakan bagi pihak-pihak yang mengkritiknya untuk mengunjungi markas TNI tempat pendidikan berkarakter bagi para siswa nakal dilakukan.

"Dan saya juga mempersilakan pada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X DPR, Komisi I, untuk datang berkunjung  ke tempat pelatihan secara terbuka," ucap Dedi Mulyadi.

Baca juga: Kisah Ibu di Karawang Temui Dedi Mulyadi, Minta Anaknya Diikutkan Pendidikan Militer di Barak TNI

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kritik terhadap program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," papar Anis.

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," tambahnya.

Baca juga: Siswa yang Ikut Pendidikan Militer Program Dedi Mulyadi Dijanjikan Hal Ini oleh Disdik Jabar

Meskipun mendapatkan berbagai kritik, Dedi Mulyadi tetap melanjutkan program pendidikan militer bagi siswa nakal.

Uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap bermasalah ke ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025).

Kemudian, disusul dengan 30 pelajar lainnya yang dikirim ke Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jabat untuk mengikuti pendidikan berkarakter ini.

Pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah juga dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan.

Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan terjaganya aspek emosional serta fisik.

Terbaru, 40 pelajar SMP yang akan masuk barak militer di Kabupaten Sumedang, Jabar, juga menjalani serangkaian tes kesehatan di RSUD Umar Wirahadikusumah pada Rabu (7/5/2025).

Dari program pendidikan militer ini, Dedi Mulyadi berharap dapat membentuk disiplin, membenahi pola hidup, dan membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah maupun sekolah.

Adapun kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program itu secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

Di antaranya yaitu sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

(Tribunnews.com/Nina Yuniar)