Purnawirawan TNI Gulirkan Pemakzulan Gibran, Golkar Solid Kawal Pemerintahan yang Sah Hingga 2029

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan sejumlah purnawirawan TNI, Partai Golkar menegaskan komitmennya tetap mendukung dan mengawal pemerintahan yang sah, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan, 2029. 

Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Golkar, sebagai partai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dalam Pilpres 2024, menilai pengawalan terhadap jalannya pemerintahan adalah tanggung jawab politik yang tak bisa ditawar.

“Kita mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai selesai, sebagai konsekuensi logis dari sebuah partai yang mencalonkan, mendukung, memperjuangkan dan menang. Tugas kita adalah mengawal sampai selesai. Tidak ada kata lain,” tegas Bahlil.

Di tengah dinamika politik nasional yang memanas akibat usulan pemakzulan Gibran itu, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi dan fokus pada keberhasilan pemerintahan.

Ia menilai jika ada kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran, maka hal itu perlu diperbaiki secara kolektif.

“Ada yang kurang-kurang, sama-sama kita perbaiki,” ujar mantan Menteri Investasi tersebut.

Baca juga: Demokrat Tak Terpancing dengan Usulan Pemakzulan Gibran, Fokus Dukung Pemerintah 

Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti misi internal Golkar dalam menyongsong Pemilu 2029.

Menurutnya, peningkatan jumlah kursi legislatif merupakan ukuran utama keberhasilan partai.

“Kalau kursi kita tidak naik, secara jujur saya katakan, kepengurusan di bawah kepemimpinan saya tidak lebih baik dari yang lalu. Dengan kata lain, tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, jangan kita sok merasa hebat, harus tahu diri,” ucapnya.

Menunjukkan komitmen pribadi, Bahlil menyatakan akan maju sebagai calon legislatif dari Daerah Pemilihan Papua — wilayah yang selama ini belum menghasilkan kursi DPR bagi Partai Golkar.

Baca juga: Ridwan Kamil Terseret Kasus Korupsi Dana Iklan Rp409 M, Bahlil Belum Pastikan Beri Bantuan Hukum

Ia juga menginstruksikan para kader, terutama yang kini duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk tetap dekat dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa peran partai tidak berhenti pada urusan pencalonan presiden, melainkan juga memastikan kekuatan di legislatif terjaga.

“Tugas ketua umum partai itu menaikkan kursi, bukan yang lain-lain,” pungkasnya.