Dedi Mulyadi Siap Hadapi Pelaporan HAM soal Program Wajib Militer Anak

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons soal dirinya dilaporkan ke Komnas HAM perkara program pengiriman anak berperilaku khusus ke barak militer.

Dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (10/5/2025) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kritik dan pelaporan tersebut adalah bagian dari risiko yang harus dihadapinya demi masa depan anak-anak di Jawa Barat.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Terkait pelaporan itu, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya bagi semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus."

"Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian resiko saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik," kata Dedi Mulyadi dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (10/5/2025).

Ia menilai, pelaporan ini merupakan bagian dari perhatian khusus semua pihak terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," lanjut Dedi Mulyadi.

Harapan Dedi Mulyadi

Dedi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan anak-anak berperilaku khusus.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan (soal masalah anak-anak berperilaku khusus ini)," ujar Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Berencana Kirim Guru Malas dan Pembuat Onar ke Barak Militer agar Disiplin

Jika ada orang tua yang keberatan soal kegiatan ini, maka Dedi Mulyadi tak ingin memaksakan.

Pasalnya, jika keluarga masih bisa mengatasi masalah tersebut, maka tugas gubernur juga akan semakin ringan.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki."

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," jelas Dedi Mulyadi.

Dengan tangan terbuka, Dedi Mulyadi menyatakan akan menerima uluran tangan pihak terkait seperti yayasan atau lembaga pendidikan jika bisa turut membantu menyiapkan tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut. 

Pendidikan di Barak Militer

Dedi Mulyadi juga mencatat bahwa banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka untuk menjalani pendidikan di barak militer.

Antusiasme ini terlihat saat banyaknya orang tua mengantre menunggu giliran pemanggilan.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak akan memaksakan diri jika ada orang tua yang keberatan dengan kegiatan tersebut.

Rencana Peraturan Gubernur

Menindaklanjuti program ini, Dedi Mulyadi berencana untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) guna memperkuat aturan terkait pengiriman siswa nakal ke barak militer.

Ia berharap bahwa semua kepala daerah dapat berpartisipasi dalam program ini untuk mengatasi maraknya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pergub ini bukanlah bentuk ancaman, melainkan langkah untuk menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat.

“Kami bukan mengancam. Apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit?” tanya Dedi Mulyadi.

Dengan langkah-langkah ini, Dedi Mulyadi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Jawa Barat.

(Tribunnews.com/Galuh widya Wardani)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).