Pro-Kontra Pendidikan Militer, Kak Seto Justru Dukung Program Dedi Mulyadi karena Positif

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto, mendukung program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pendidikan militer bagi siswa nakal.

Pasalnya, program itu dinilai Kak Seto tidak melanggar hak-hak anak, meskipun memang diadakan di lingkungan militer.

Di sana, para siswa masih tetap mendapatkan hak dasar mereka sebagai anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

"Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," ujar Kak Seto, saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/5/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Kak Seto menjelaskan, para peserta di sana mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, serta kesempatan menyuarakan pendapat.

Selain itu, para peserta juga mendapat pemeriksaan kesehatan dan psikologis secara berkala. 

Menurut Kak Seto, program Dedi Mulyadi ini memberikan dampak positif.

"Pendidikan karakter yang dikawal berbagai pihak ini, pelaksanaannya memberikan dampak positif bagi peserta didik," ujarnya.

Kak Seto pun mengapresiasi sikap terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersedia menerima kritik dan masukan, termasuk memfasilitasi dirinya untuk meninjau langsung kondisi peserta.

"Pak Gubernur sangat terbuka. Saya ajukan untuk melihat kondisi anak-anak, beliau mempersilakan. Saya mengapresiasi sekali," kata Kak Seto.

Dia menyatakan akan terus memantau pelaksanaan program ini hingga selesai, bahkan berkomitmen ikut mengajar langsung para siswa.

Baca juga: Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Dinyatakan Tak Langgar HAM, Sudah Dipantau Kementerian HAM Jabar

Kak Seto juga menyampaikan pesan kepada para peserta didik, agar mereka tetap semangat menjalani pendidikan.

"Tetap semangat. Jaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jangan saling menyakiti, mem-bully, atau bertikai. Jaga kekompakan karena kita semua menuju satu tujuan: menjaga keutuhan NKRI," ucap Kak Seto.

Kementerian HAM Jabar Sebut Tak Langgar HAM

Terkait program Dedi Mulyadi ini, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat (Jabar) terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, agar pelaksanaannya selaras nilai-nilai HAM. 

Kanwil Kementerian HAM Jabar pada Sabtu (10/5/2025), memantau langsung program pendidikan karakter dan disiplin bagi pelajar di Jabar di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III Siliwangi Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Berdasarkan hasil pantauan tim Kanwil Kementerian HAM Jabar, pelaksanaan program pendidikan karakter dan disiplin bagi pelajar di Jabar yang diprakarsai Dedi Mulyadi itu, tak ditemukan pelanggaran HAM.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi (P5HAM) dan tidak ada corporal punishment," kata Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, Minggu (11/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

"Program Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memasukkan anak ke barak militer sebagai upaya mencari solusi pada permasalahan anak-anak remaja. Masalah kenakalan ini sudah menahun bagi saya, karena dari program yang ada dari pusat pun tak ada langkah nyata," ujarnya.

Disdik Jabar Libatkan Prajurit TNI Jadi Guru

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat melibatkan prajurit TNI untuk menjadi guru dalam program pendidikan militer bagi siswa bermasalah.

Apalagi, TNI juga memiliki pengalaman dalam pembinaan kedisiplinan bagi para pelajar seperti halnya di SMA Taruna Nusantara.

Namun, keterlibatan para prajurit TNI hanya dalam materi tertentu, khususnya yang berkaitan kedisiplinan, pembentukan karakter siswa.

Pasalnya, program tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.

"Kami melibatkan prajurit TNI menjadi guru atau instruktur dalam materi kedisiplinan dan pembentukan karakter," kata Plt Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat kepada Tribunjabar.id, Senin (5/5/2025).

Selama mengikuti program yang dilaksanakan di barak TNI tersebut, para siswa akan tetap mendapatkan materi pelajaran dari guru sekolahnya masing-masing, dan didampingi Disdik.

Namun, tidak menutup kemungkinan juga prajurit TNI yang memiliki kualifikasi maupun kompetensi dari Disdik Provinsi Jawa Barat turut dilibatkan sebagai guru pelajaran.

"Kami memastikan anak-anak yang mengikuti program ini tidak akan tercerabut dari sekolah, karena materi akademiknya tetap diberikan," ujar Deden.

Materi pelajaran tersebut, nantinya akan diberikan secara tatap muka baik di sekolah terdekat maupun di barak TNI yang menjadi lokasi para siswa mengikuti program pendidikan militer.

Modul pembelajaran hingga guru yang akan memandu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) juga turut disiapkan untuk memastikan para siswa tetap mendapatkan materi pelajaran.

"Kurikulumnya dikolaborasikan antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, termasuk menetapkan indikator ketika siswa ini dinyatakan siap dikembalikan ke orang tuanya," kata Deden.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Kunjungi Siswa di Barak Militer, Kak Seto Sebut Program Dedi Mulyadi Tak Melanggar Hak-hak Anak dan di TribunJabar.id dengan judul Disdik Jabar Libatkan Prajurit TNI Jadi Guru dalam Program Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor/com Vivi Febrianti) (TribunJabar.id/Ahmad Imam/Muhammad Nandri)