Dedi Mulyadi Beri Rp10 Juta per KK jika Jadi Gubernur Jakarta, PSI: Gaji ASN-Pendidikan Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bisa memberi uang Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika menjadi Gubernur DKI Jakarta dikomentari oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana.

Politisi PSI itu menyambut baik gagasan tersebut karena menggiurkan bagi warga Jakarta.

Namun, Justin mengatakan gagasan Dedi bisa terealisasi jika ada pemotongan pagu anggaran pada APBD Jakarta.

Dikutip dari Tribun Jakarta, dia menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, total jumlah rumah tangga di Jakarta berjumlah 2,8 juta KK.

Sehingga, ketika dihitung secara kasar, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan gagasan Dedi sebesar Rp28 triliun.

Agar usulan tersebut terealisasi, Justin menuturkan perlu adanya pemangkasan APBD Jakarta, khususnya yang membutuhkan porsi anggaran besar seperti belanja pegawai.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran mencapai Rp19,1 triliun hanya untuk menggaji pegawai di tahun 2024.

Selain itu, pos anggaran lain yang perlu dipangkas yaitu di sektor pendidikan yang menelan anggaran APBD mencapai Rp19,4 triliun di tahun yang sama.

"Artinya, untuk mewujudkan gagasan ini, kita harus siap memangkas besar-besaran dari sektor lain yang tidak kalah vital, atau mengorbankan pelayanan publik yang sudah berjalan," tutur Justin pada Rabu (14/5/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Sekolah Anak Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut sampai Kuliah

Namun, Justin menganggap gagasan Dedi tersebut tidak menimbulkan efek ganda bagi warga DKI Jakarta.

Pasalnya, anggaran sebesar Rp28 triliun hanya untuk bantuan tunai yang dianggapnya tidak menimbulkan efek ganda.

Dia lantas mencontohkan Pemprov DKI Namarta yang bisa membangun satu sekolah dengan anggaran Rp50-100 miliar.

Dengan pembangunan sekolah tersebut, maka dapat menimbulkan efek ganda karena diharapkan anak-anak yang bersekolah dapat mengangkat derajat keluarganya.

"Anak-anak ini kelak menjadi kepala keluarga sendiri, dengan penghasilan yang berpotensi jauh melebihi Rp10 juta per tahun," tuturnya.

"Bandingkan dengan jika Rp100 miliar hanya digunakan untuk bantuan tunai, itu mungkin hanya akan menjangkau 10.000 KK dan manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu singkat," sambungnya.