Rabu, 27 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Beri Rp10 Juta per KK jika Jadi Gubernur Jakarta, PSI: Gaji ASN-Pendidikan Dipangkas

PSI menilai jika gagasan Dedi Mulyadi soal memberi Rp10 juta per KK ketika menjadi Gubernur Jakarta bisa terealisasi apabila ada pemangkasan anggaran.

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
DEDI MULYADI DAN GAGASAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). PSI menilai jika gagasan Dedi Mulyadi soal memberi Rp10 juta per KK ketika menjadi Gubernur Jakarta bisa terealisasi apabila ada pemangkasan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi PSI, Justin Adrian Untayana, Kamis (14/5/2025). 

Justin juga mengatakan hal tersebut berlaku untuk sektor transportasi publik di mana ketimbang warga mendapat subsidi, maka lebih baik dilakukan perbaikan kualitas layanan.

"Ketika warga bisa bepergian dengan murah, aman, dan cepat, maka efeknya terasa pada produktivitas ekonomi, penghematan biaya harian, hingga kualitas udara," kata Justin.

Dengan demikian, Justin menilai warga Jakarta bisa mendapatkan lebih dari sekedar uang tunai Rp10 juta.

"Jadi pada intinya, dengan pengelolaan yang tepat, efisien, dan transparan, maka warga DKI berhak dan layak mendapatkan lebih dari sekedar nilai Rp10 juta," ucapnya.

Dedi Sebut Bisa Beri Rp10 Juta per KK jika Jadi Gubernur Jakarta

Sebelumnya, Dedi mengatakan bisa memberikan Rp10 juta per KK jika menjadi Gubernur DKI Jakarta ketika memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

Awalnya, Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk di sejumlah provinsi.

Mulanya, KDM menyinggung besaran APBD dan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa memberikan gaji warganya Rp5 juta per bulan.

Kemudian, KDM pun menyinggung besaran APBD DKI Jakarta yang menyentuh angka Rp90 triliun, sedangkan penduduknya kurang dari 10 juta jiwa.

"Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (pendudukan) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta."

"Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata KDM.

Ia lantas membandingkan dengan Jawa Barat dimana jumlah penduduknya mencapai angka 50 juta jiwa. Sedangkan, besaran APBD-nya hanya berkisar di angka Rp36 triliun.

"Beda kalau di Jabar 50 juta pendudukan," tuturnya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul "Justin PSI: ASN DKI Harus Dipangkas, Sektor Pendidikan Dikorbankan Bila Ingin Gaji Rp10 Juta per KK"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rifqah)(Tribun Jakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan