Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
Kebijakan Dedi Mulyadi Disebut Out of The Box, PGRI Dukung Anak Nakal Digembleng di Barak Militer
Ketua PB PGRI mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan pendidikan karakter di barak militer kepada anak-anak nakal.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
Namun, ada juga peserta didik yang sangat susah untuk menurut dengan cara-cara tersebut.
"Sehingga bagi peserta didik yang tidak menurut, keras hati, memang bisa dengan mempertimbangkan proses pendidikan yang lebih keras dan disiplin. Kalau tidak keras disiplin, tidak ada yang bisa meluruskan dia," ungkap Doni melalui telepon kepada Tribunnews, Selasa (13/5/2025).
"Kalau sudah kayak besi kemudian bengkok, untuk meluruskan tidak bisa dengan cara dielus, tapi dipukul agar lurus," ujarnya.
Menurut Doni, anak yang dibawa ke barak militer harus betul-betul anak yang nakal dan kasus ekstrem.
Perlu Kehati-hatian
Doni menilai kebijakan membawa peserta didik ke barak militer perlu kehati-hatian.
Terutama terkait kriteria apa saja yang kemudian membuat peserta didik pantas digembleng militer.
"Anak nakal itu definisinya apa? Kita tidak bisa semena-mena menentukan anak ini nakal, apalagi kriteria anak ditentukan secara sepihak, entah kepala dinas atau sekolah," ungkapnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Warga Bekasi: Kebijakan Putus Asa
Selain itu, para orang tua harus mendapat informasi lengkap terkait seperti apa pendidikan di barak militer bakal berlangsung.
"Kang Dedi sudah meminta persetujuan orang tua, tetapi orang tua perlu diedukasi, perlu dapat informasi apa saja pendidikannya di barak, karena tidak semua orang tua paham."
"Orang tua yang tidak sangggup mendidik anak, mudah melepas anak dan diserahkan instansi lain, ini merupakan proses kurang tepat," ujarnya.
Program Harus Jelas
Lebih lanjut, Doni menilai Dedi Mulyadi perlu memberikan kejelasan program pendidikan di barak militer bagi anak yang dianggap nakal.
Menurutnya, proses pendidikan di militer tidak boleh mengorbankan pendidikan formal yang ditempuh anak.
"Program ini berapa lama? Tidak jelas dan simpang siur, kalau enam bulan ya tidak dibenarkan, karena anak-anak masih dalam proses pendidikan. Apalagi bila dipisahkan dari teman-teman dan tidak bersosialisasi," ungkapnya.
"Kalau singkat saja dua minggu lalu dikembalikan sekolah dan orang tua tidak masalah," ujarnya.

Doni juga menegaskan perlunya proses yang benar dalam penggemblangan anak di barak militer ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.