Kebijakan Dedi Mulyadi Disebut Out of The Box, PGRI Dukung Anak Nakal Digembleng di Barak Militer

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan pendidikan karakter di barak militer kepada anak-anak nakal.

Jejen menilai, kebijakan Dedi Mulyadi menangani anak-anak nakal di Jawa Barat ini merupakan inovasi baru. 

Menurut Jejen, pendidikan militer sudah lazim dilakukan, namun dengan pendekatan TNI/Polri yang datang ke sekolah.

"Oleh karena itu ketika yang dikumpulkan anak-anak nakal kemudian dibawa ke barak, dilatih begitu dikembangkan karakter-karakter tertentu, pendisiplinan, saya kira ini sesuatu hal yang perlu kita apresiasi," ungkap Jejen dalam wawancaranya bersama Tribunnews, Rabu (14/5/2025).

Jejen menilai, anak-anak yang mendapat penggemblengan di barak militer ini dianggap sudah melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan regulasi sekolah dan juga tidak sesuai dengan harapan orang tua mereka alias extra ordinary.

"Secara eksplisit dikatakan anak-anak (yang dibawa ke barak militer) ini melakukan tawuran, pengguna narkoba, dan mereka terlibat judi atau pinjaman online. Kemudian juga mereka malas untuk ke sekolah, bolos," ungkapnya.

"Nah, ketika anak-anak ini sudah menunjukkan perilaku yang di luar batas anak-anak seusianya, remaja seusianya, maka program atau kebijakan-kebijakan yang anti-mainstream, out of the box memang perlu dilakukan."

Dan yang perlu digarisbawahi, kata Jejen, mereka yang dibawa ke barak harus mendapat persetujuan dari orang tua.

"Kalau orang tuanya menganggap masih mampu (mendidik), itu tidak bisa diambil anaknya," ungkap Jejen.

Dengan memandang kenakalan yang dilakukan, Jejen menilai anak-anak tersebut perlu diberi terapi kejut alias shock therapy.

"Mereka adalah anak-anak, remaja-remaja yang di masa depan akan menjadi pemimpin."

"Perlu ada shock therapy, kebijakan atau program sehingga mereka kembali berperilaku punya mindset seperti anak-anak yang lainnya," ujarnya.

Baca juga: Anak Nakal di Depok Akan Masuk Barak Militer di Yonhub TNI AD Jatijajar

Perlu Hati-hati

Sementara itu pengamat pendidikan Doni Koesoema Albertus memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggembleng anak nakal ke barak militer.

Menurut Doni, dalam pendidikan terdapat banyak variasi pendekatan. 

Pendekatan seperti berdialog dan memberi peringatan kadang sudah bisa memperbaiki perilaku anak yang tidak baik.

Namun, ada juga peserta didik yang sangat susah untuk menurut dengan cara-cara tersebut.

"Sehingga bagi peserta didik yang tidak menurut, keras hati, memang bisa dengan mempertimbangkan proses pendidikan yang lebih keras dan disiplin. Kalau tidak keras disiplin, tidak ada yang bisa meluruskan dia," ungkap Doni melalui telepon kepada Tribunnews, Selasa (13/5/2025).

"Kalau sudah kayak besi kemudian bengkok, untuk meluruskan tidak bisa dengan cara dielus, tapi dipukul agar lurus," ujarnya.

Menurut Doni, anak yang dibawa ke barak militer harus betul-betul anak yang nakal dan kasus ekstrem.

Perlu Kehati-hatian

Doni menilai kebijakan membawa peserta didik ke barak militer perlu kehati-hatian.

Terutama terkait kriteria apa saja yang kemudian membuat peserta didik pantas digembleng militer.

"Anak nakal itu definisinya apa? Kita tidak bisa semena-mena menentukan anak ini nakal, apalagi kriteria anak ditentukan secara sepihak, entah kepala dinas atau sekolah," ungkapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Warga Bekasi: Kebijakan Putus Asa

Selain itu, para orang tua harus mendapat informasi lengkap terkait seperti apa pendidikan di barak militer bakal berlangsung.

"Kang Dedi sudah meminta persetujuan orang tua, tetapi orang tua perlu diedukasi, perlu dapat informasi apa saja pendidikannya di barak, karena tidak semua orang tua paham."

"Orang tua yang tidak sangggup mendidik anak, mudah melepas anak dan diserahkan instansi lain, ini merupakan proses kurang tepat," ujarnya.

Program Harus Jelas

Lebih lanjut, Doni menilai Dedi Mulyadi perlu memberikan kejelasan program pendidikan di barak militer bagi anak yang dianggap nakal.

Menurutnya, proses pendidikan di militer tidak boleh mengorbankan pendidikan formal yang ditempuh anak.

"Program ini berapa lama? Tidak jelas dan simpang siur, kalau enam bulan ya tidak dibenarkan, karena anak-anak masih dalam proses pendidikan. Apalagi bila dipisahkan dari teman-teman dan tidak bersosialisasi," ungkapnya.

"Kalau singkat saja dua minggu lalu dikembalikan sekolah dan orang tua tidak masalah," ujarnya.

Doni juga menegaskan perlunya proses yang benar dalam penggemblangan anak di barak militer ini.

"Kalau proses benar, ada pendampingan psikolog, ada edukasi, ada evaluasi, tidak masalah."

"Dan ini kasus-kasus ekstrem untuk anak-anak yang keras hati sebelum salah jalan lebih jauh," ujarnya.

Lebih lanjut Doni menegaskan bahwa seluruh pihak harus terlibat dalam proses pendidikan.

Mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Orang tua perlu dididik, guru perlu dididik, dan masyarakat dalam hal ini kepolisian juga perlu terlibat, seperti kasus-kasus geng motor yang cenderung banyak dibiarkan," pungkasnya.