Reaksi Jokowi tentang 4 Polemik Soal Dirinya, Mulai dari Ijazah, Meme, hingga Sebutan Prabowo Boneka

TRIBUNNEWS.COM - Kumpulan reaksi atau tanggapan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai sejumlah polemik yang belakangan ini melingkupi dirinya.

Mulai dari usulan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri tentang pemakzulan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

Lalu, isu bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dikendalikan oleh Jokowi sehingga disebut presiden boneka.

Kemudian, ramainya tudingan ijazah palsu, terutama ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hingga yang terbaru, meme Prabowo dan Jokowi berciuman yang direkayasa dengan teknologi AI (artificial intelligence) dan diunggah oleh mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS. 

Meme Prabowo Jokowi

Dalam tanggapannya soal meme Prabowo Jokowi yang terkesan tak senonoh, Jokowi menilai hal tersebut adalah suatu tindakan yang di luar batas.

Menurut Jokowi, kebebasan berekspresi dalam demokrasi tak seharusnya mentoleransi tindakan ini.

"Ya itu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan. Sudah kebangeten,” ungkapnya saat ditemui di Ayam Goreng Kartini, Rabu (14/5/2025).

Adapun SSS ditangkap di indekosnya di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Namun belakangan ia dilepas karena pihak istana memutuskan untuk melakukan pembinaan. Jokowi pun mendukung langkah ini.

Baca juga: Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Buat Nilai Rupiah Turun, Projo: Apa Hubungannya Rupiah dan Ijazah?

"Ya itu saya kira baik-baik saja,” jelasnya.

Meski begitu, ia ingin agar insiden ini menjadi sebuah peringatan bahwa demokrasi tetap ada batasnya.

“Ya tapi untuk peringatan. Jadi peringatan untuk kita semua. Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, tak akan mengambil langkah mempidanakan SSS. Ia mendukung langkah istana untuk melakukan pembinaan.

"Oh, nggak (mempidanakan). Kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan dibina terlebih dahulu,” ungkapnya.

Tudingan Ijazah Palsu

Terkait tudingan ijazah palsu yang menerpa dirinya, Jokowi mengaku merasa terhina dan direndahkan.

Sehingga, dia memutuskan untuk melaporkan sejumlah orang yang menudingnya menggunakan ijazah palsu, termasuk pakar telematika Roy Suryo.

Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi menyebut beberapa orang tersebut telah melakukan pencemaran nama baik. 

"Ini kan bukan obyek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya di wilayah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (5/5/2025) siang

"Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," tambahnya.

Lalu Jokowi menilai, yang dibutuhkan negara di tengah tantangan global saat ini ialah kekompakan.

"Menurut saya, hari ini, dalam tantangan global yang sangat berat yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit seluruh masyarakat agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan," katanya.

Sebutan Prabowo Boneka Jokowi

Jokowi menanggapi isu yang menyebut Prabowo sebagai presiden boneka.

Mantan Wali Kota Solo ini pun membantah tegas, dan mengaku bahwa Prabowo tidak pernah meminta masukan darinya. 

“Ndak, ndak pernah (meminta masukan). Ya komunikasi misalnya telepon mengucapkan selamat tahun baru jam 1 malam. Telpon video call untuk ucapan selamat hari raya idul fitri. Yang lain ndak, ndak pernah,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (7/4/2025).

Menurut Jokowi, Prabowo memiliki kepemimpinan yang kuat, sehingga mudah diintervensi oleh siapa pun, termasuk dirinya sendiri.

“Ndak ada. Ndak ada. Karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini adalah kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas. Step-step perencanaan diimplementasi juga baik,” jelasnya.

Ia menilai, Prabowo tidak hanya berkomunikasi dengan dirinya, tetapi juga dengan mantan-mantan presiden yang lain, dan itu adalah hal yang wajar.

“Bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden, kan juga tidak hanya dengan saya. Dengan Ibu Megawati, Pak SBY, kan juga berkomunikasi,” tuturnya.

Ia pun membantah sering bertemu dengan Prabowo. Bahkan, menurut Jokowi, dirinya terakhir bertemu Prabowo adalah saat Ramadan lalu.

“Saat diundang beliau buka puasa di istana,” jelasnya.

Ia meminta publik untuk tidak menggiring opini bahwa Prabowo merupakan presiden boneka.

Menurutnya, Prabowo memiliki visi yang kuat.

“Jangan membayangkan seperti itu. Karena beliau memiliki kepemimpinan leadership yang sangat kuat. Visinya kuat. Visinya kuat untuk bangsa negara kita,” tuturnya. 

Usulan Pemakzulan Gibran

Jokowi telah memberikan tanggapan mengenai usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.

Diketahui, usulan penggantian wakil presiden menjadi satu dari delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Menurut Jokowi, Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan proses yang sah, melalui pemilu serta menang karena mendapat dukungan dan mandat dari rakyat.

“Ya itu semua orang udah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan mandat oleh rakyat lewat pemilihan umum,” kata Jokowi dilansir Tribun Solo, Senin (5/5/2025).

Terkait pemakzulan, Jokowi menyebut hal ini sudah ada aturannya dalam konstitusi, yakni Pasal 7A Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemimpin negara bisa dimakzulkan jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

Di antaranya melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk itu, jika ingin melakukan pemakzulan maka Jokowi mengimbau agar dilakukan sesuai dengan konstitusi.

“Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela, dan yang lain-lainnya. Sesuai konstitusi aja. Sudah jelas dan gamblang,” jelas Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap menganggap usulan Purnawirawan TNI soal pemakzulan Gibran ini sebagai aspirasi.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, adanya usulan atau aspirasi ini memang diperbolehkan.

“Itu sebuah aspirasi. Sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Boleh-boleh saja (diusulkan purnawirawan TNI). Dalam negara demokrasi biasa saja,” imbuh Jokowi.

(Tribunnews.com/Rizki A./Faryyanida Putwiliani) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)