Sabtu, 30 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Pimpin Jabar

KPK Sorot APBD Jawa Barat, Dedi Mulyadi Diminta Hapus Program Tidak Bermanfaat

Dedi menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepent

|
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
DEDI MULYADI DI KPK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba-tiba menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025). Dedi meminta pendampingan KPK terkait penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Jabar. 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri satuan tugas pencegahan dan penindakan KPK, beberapa isu penting dibahas. 

Pertama, terkait hibah, KPK meminta agar Pemprov Jabar memastikan kevalidan dan pembaruan data secara berkala.

“Kami hanya memastikan dan hibah itu harus kembali ke masyarakat, itu yang akan dikawal KPK. Nanti satgas pencegahan bersama satgas penindakan yang akan melakukan aktivitas bersama, berkunjung ke kabupaten dan kota serta bertemu dengan kepala dinas. Saya minta dibantu untuk ini. Tugas kami membantu pemerintahan, bukan mencari kesalahan,” ujar Ujang.

Isu lain yang disorot adalah pengalihan fungsi lahan hijau dan lahan pangan menjadi area yang tidak produktif, yang menurut KPK rentan terhadap praktik suap. 

Ujang meminta Pemprov Jabar melibatkan camat dan kepala desa dalam pengawasan agar penggunaan lahan tetap sesuai fungsi.

“Ini tidak boleh terjadi. Ini akan jadi langkah bersama dalam pembenahan lahan publik terkait pengalihan lahan. Kita akan melibatkan BPN, dalam bentuk tim. Kalau perlu nanti dikumpulkan camat dan kadesnya. Saya minta Sekda Jabar untuk membantu secara administrasi dan penerjemahan konsep, jika butuh komunikasi dengan KPK, silakan menghubungi PIC Korsup Jawa Barat,” sebut dia.

Baca juga: Balada Pengemudi Ojol: Keuntungan Tipis, Risiko Tinggi, Jaminan Kesehatan Tak Jelas

Masalah kemacetan di Kota Bandung juga tak luput dari perhatian. 

KPK mendorong adanya perencanaan sistem transportasi publik yang lebih baik.

“Bandung masuk dalam kategori paling macet. Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” sarannya.

Menutup pertemuan, Ujang menekankan pentingnya perangkat pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi seberapa besar dampak anggaran terhadap masyarakat.

“KPK dan Pemprov Jabar menjadi mitra strategis dalam perbaikan tata kelola. Harapan kami, dengan sumber daya besar yang dimiliki Jabar, saya harap Jabar akan lebih baik. Saya titip terkait masalah pengelolaan anggaran ini,” kata Ujang.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan