Pelantikan Irjen Muhammad Iqbal Jadi Sekjen DPD Dinilai Langgar UU Polri, Wujud Pembiaran DPR
Pengamat menilai bahwa pelantikan Muhammad Iqbal sebagai Sekjen DPD telah melanggar UU Polri. Namun, hal ini dibiarkan oleh DPR.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Nuryanti
lihat foto
"Jabatan Sekretaris Jenderal DPD ini merupakan jabatan strategis dan memainkan penanganan kunci dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD," beber dia.
Menurut dia, latar belakang Iqbal sebagai personel Polri, telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Oleh karenanya, ia percaya pengalaman dan keahlian Iqbal akan bermanfaat bagi DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.
Sekaligus, sambungnya, membawa proses terbaru meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga.
"Sebagai pimpinan DPD RI kami juga meminta seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal DPD RI untuk mendukung dan bersinergi dengan saudara Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal yang baru yang baru saja dilantik," ujar dia.
Sebagai informasi, Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Perwira Tinggi Baharkam Polri dengan penugasan di DPD RI sejak Maret 2025.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)
![[FULL] Pidato Perpisahan Sri Mulyani seusai Sertijab ke Purbaya Yudhi, Minta Privasinya Dihormati](https://img.youtube.com/vi/ldVpruUf-Gk/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.