Sosok Gamal Albinsaid, Dulu Masuk Tim Prabowo, Satu Lagi Orang Partai Tolak Kebijakan Dedi Mulyadi

"Fokus pada kebaikan yang kita lakukan, mungkin itu kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Tuhan itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita."

"Terakhir, kita harus mampu berpikir bahwa kehadiran kita dapat menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat," paparnya.

Biodata Gamal Albinsaid

- Tempat, tanggal lahir: Malang, 8 September 1989

- Instagram: @gamalalbinsaid

Riwayat Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman Malang I.

- SMP Negeri 3 Malang

- SMA Negeri 3 Malang (kelas akselerasi)

- S1 Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

- S2 Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Diusulkan Dampingi Anies

Diberitakan Tribunnews pada 14 Juni 2024, sedang ramai saat itu posisi bakal calon wakil gubernur (cawagub) dari Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta 2024..

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai wajar-wajar saja jika semua partai politik mendorong kadernya untuk menjadi cawagub pendamping Anies.

Hal itu merupakan hak masing-masing parpol.

"PKS tentu juga apalagi sebagai pemenang yang diamanahkan rakyat sebagai pemenang Jakarta, tentu lebih wajar lagi dong (usulkan kader jadi cawagub untuk Anies)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Kata Hidayat, kala itu PKS sudah memiliki sejumlah kader potensial yang bisa menjadi pendamping Anies. Satu di antaranya, kader PKS dokter Gamal Albinsaid.

"Banyak nama yang bagus baik di tingkat provinsi, maupun yang sekarang di tingkat DPR maupun bahkan yang di non warga Jakarta tapi berkualitas internasional  seperti dokter Gamal Albinsaid misalnya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Hidayat menambahkan pihaknya juga mengusulkan Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PKS, Khoirudin. Dia menganggap nama itu merupakan sosok betawi yang memiliki kualitas.

Di tingkat nasional, Wakil Ketua MPR RI itu menyebut ada nama lain seperti Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

"Tentu itu adalah bagian daripada nama-nama yang tentu juga ada kita punya presiden Pak Syaikhu yang juga wajar menjadi cagub juga gitu ya. Itu juga hal-hal artinya yang kita mempunyai lah orang-orang yang mempunyai integritas sekaligus juga keahlian dan pengalaman serta kepercayaan di tingkat publik," pungkasnya.

Sejauh ini, nama Anies Baswedan terus dibidik oleh sejumlah partai politik untuk dimajukkan di Pilkada Jakarta 2024. Belakangan ini, DPW PKB Jakarta sudah menyatakan dukungan kepada Anies.

Tak hanya PKB, partai pemenang Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) sedang melirik Anies untuk dimajukan di Pilkada Jakarta. Namun, PKB membuka opsi untuk menduetkan Anies dengan Kaesang.

Upaya PSI itu juga rupanya mendapat jegalan dari PDIP. Sebab, partai berlambang banteng itu juga menginginkan posisi bakal cawagub yang menjadi pendamping Anies.

Dalam pelaksanaannya, Anies Baswedan batal maju pada Pilgub Jakarta dan memilih untuk merapatkan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta.

Tolak Program KDM

TribunJakarta menuliskan, politikus muda PKS sekaligus Anggota DPR RI dr Gamal Albinsaid memberikan alasan penolakan terhadap program siswa nakal masuk barak militer yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

dr Gamal pun memberikan data yakni berupa 164.631 anak di Jabar drop out (DO), 198.570 anak di Jabar lulus tidak melanjutkan (LTM), 295.530 anak di Jabar belum pernah bersekolah (BPB).

Gamal mengatakan pendidikan militer untuk siswa tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern, kurang fokus pada akar masalah, menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi, serta berpotensi melanggar hak-hak anak.

"Selain berbagai penelitian yang menunjukkan ketidakefektifan pendidikan militer untuk remaja tersebut," katanya.

Gamal lalu menyampaikan pandangan terkait pendidikan militer untuk anak yang dianggap nakal.

Pertama, belum ada bukti kuat efetktivitas pendidikan militer untuk mengurangi atau menghentikan kenakalan. 

"Tanpa evidence-based, maka kebijakan itu lahir dengan proses simplifikasi atau penyederhanaan dan kurangnya pemahaman mendalam atas kompleksitas pengasuhan anak," ucapnya.

Kedua, kata Gamal, pendidikan militeristik ini untuk anak itu tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan pendekatan psikologis an pembinaan karakter yang positif.

"Ketiga, kebijakan ini kurang fokus pada akar masalah," ucapnya.

"Anak dan remaja tidak lahir nakal, tidak tiba-tiba nakal, tapi berespon terhadap sistem yang gagal mendukungnya. Dalam ilmu pedagogi, kenakalan adalah gejala atau ekspresi dari kebutuhan yang belum terpenuhi," sambung Gamal.

Gamal mengungkapkan anak disebut nakal karena merespon lingkungan. Hal itu bisa terjadi karena masalah keluarga seperti pengabaian orang tua, kurangnya perhatian orang tua, broken home, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, trauma masa kecil yang berpengaruh pada psikologi, pendidikan, pengajaran dan  pengasuhan yang buruk atau represif di rumah atau sekolah. 

"Apakah pendidikan ala militer ini menyelesaikan akar masalah tersebut? Tidak," ujarnya.

Keempat, lanjut Gamal, pendidikan militer ini berpotensi melanggar hak-hak mendasar anak, khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child atau CRC) secara jelas menekankan pentingnya lingkungan keluarga dan peran orang tua bagi perkembangan anak, terutama pasal 5 dan 9.

Kelima, Potensi stigmatisasi dan diskriminasi. 

"Anak-anak yang sudah masuk bootcamp mereka dilabeli anak nakal atau bermasalah dimana hal tersebut memberikan beban tersendiri untuk anak-anak. Bayangkan anak-anak Bapak Ibu semua dijemput oleh militer dibawa ke barak atau diantarkan oleh orang tua kesana, lalu oleh teman-temannya di kampung atau sekolah putra-putri Bapak Ibu dianggap nakal," jelas Gamal.

Gamal pun tidak sekedar memberi kritik. Ia juga memberikan solusi kebijakan alternatif
dalam pendidikan anak yang dianggap nakal atau bermasalah.

Solusi jangka pendek antara lain :

Solusinya bukan barak militer, tapi ekosistem dukungan (supportive ecosystem) terdiri dari empat hal.

1. Sistem pendidikan yang memulihkan (restorative education).
2. Dukungan psikologis berbasis komunitas.
3. Penguatan dan reformasi fasilitas dan SDM konseling,
4. Pendekatan yang memulihkan relasi anak dengan diri, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Sedangkan untuk solusi jangka panjang yang bisa kita lakukan antara lain :
1. Memperkuat sistem dukungan psikososial
2. Pendidikan karakter berbasis empati dan generosity.

Beberapa rekomendasi kami untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pendidikan ala militer untuk siswa, antara lain :

1. Menerapkan evidence based policy dan melibatkan berbagai stakeholder pendidikan dalam merumuskan dan membuat kebijakan pendidikan.
2. Memperjelas indikator anak yang disebut nakal atau bermasalah.
3. Mencegah stigmatisasi, diskriminasi, dan potensi pelanggaran hak anak-anak yang ikut pendidikan di barak militer.

Ono Surono Menolak

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menolak program Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak nakal ke barak militer.

Ia memberikan kritik soal program Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang disebut sebagai bentuk pendidikan karakter.

Ono menyebut bahwa program Dedi tersebut berpotensi melanggar hak asasi anak dan bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025), mengutip TribunJabar.id.

Ia merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Ono, KPAI telah menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.

Temuan itu mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Beri Cap One Man Show, PKS Sepakat dengan PDIP Soal Barak Militer Dedi Mulyadi: Kurang Fokus

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Wahyu Aji, Garudea)(TribunJakarta.com/Ferdinand Waskita)