Rafles-Nahot Akan Gandeng Kampus untuk Sosialisasi Kepailitan dan Profesi Kurator hingga ke Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di sejumlah daerah di Indonesia, masih banyak warga hingga penegak hukum yang belum mengetahui mengenai kepailitan dan profesi kurator.

Oleh karena itu, Nien Rafles Siregar dan Andreas Nahot Silitonga akan menjadikan sosialisasi kepailitan dan profesi kurator apabila terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) periode 2025-2028.

Keterangan tersebut disampaikan Rafles-Nahot saat deklasi sebagai calon ketua umum dan Sekjen yang dihadiri 400 anggota AKPI di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2024).

Baca juga: Pendidikan Angkatan 32 AKPI Digelar di Jakarta, Tekankan Kode Etik dan Integritas

Rafles-Nahot mengatakan akan menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas melakukan sosialisasi agar masyarakat dan penegak hukum dapat memahami  apa itu kepailitan dan organisasi kurator. 

"Karena kan yang terjadi, masyarakat itu banyak yang belum mengerti betul dan sehingga terjadi kesalahpahaman mengenai apa itu hukum kepailitan dan profesi kurator," kata Rafles.

Selain itu, pasangan ini juga berkomitmen memberi advokasi bagi kurator yang tersangkut masalah hukum. 

Pendampingan ini merupakan komitmen AKPI terhadap anggotanya, belajar dari peristiwa yang pernah melibatkan kurator anggota AKPI pada 2024 lalu.

"Pendampingan ini bukan hanya di awal, tapi akan dilakukan terus hingga proses hukumnya selesai," kata Rafles.

Sementara Andreas Nahot Silitonga, calon Sekjen AKPI 2025-2028 meminta agar para anggota AKPI agar ikut memeriahkan pesta demokrasi ini. 

"Saya mengimbau kepada aeluruh anggota AKPI untuk hadir dan memeriahkan pesta demokrasi ini. Kami juga memohon support dan doa serta dukungan teman teman," pungkasnya.

Baca juga: Kurator Sebut Ada 3 Investor yang Ajukan Penawaran Sewa Aset Sritex Sukoharjo

Dalam deklarasi tersebut, pasangan Rafles - Nahot membeberkan program unggulan. Antara lain:

1.  Peningkatan Etika dan Profesionalisme

2. Transformasi Digital Organisasi

3. Pendidikan dan Sertifikasi Kurator & Pengurus

4. Perlindungan dan Bantuan Hukum yang Progresif Bagi Seluruh Anggota

5. Pengaturan Peran Wilayah

6. Forum Sinergi & Advokasi Profesi

7. Kemitraan Global dan Diplomasi Profesi

8. Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi