Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum PSI dan PPP, Pengamat Soroti Kaderisasi Partai Tak Berjalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politil Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga buka suara perihal Presiden RI Ketujuh Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan masuk bursa pemilihan ketua umum PPP dan PSI.

Jamil mengatakan, munculnya nama Jokowi di dua partai itu mengindikasikan sejumlah hal.

Baca juga: Ketua Umum PSI atau PPP, Mana yang Lebih Strategis untuk Dipilih Jokowi dalam Kaca Mata Pengamat?

Menurutnya, PPP dan PSI terkesan tak punya kader mumpuni untuk menjadi ketua umum. 

"Ini menyiratkan kaderisasi di dua partai ini tak berjalan, bahkan gagal," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Padahal, katanya, salah satu fungsi partai adalah melakukan kaderisasi. Hal ini diperlukan agar regenerasi kepemimpinan berjalan mulus.

Selain itu, kaderisasi juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan, apalagi kesenjangan kepemimpinan antar generasi di partai.

Selanjutnya, menurut Jamil, PPP dan PSI masih menilai Jokowi layaknya dewa penyelamat. Setidaknya Jokowi dianggap sosok yang akan dapat mengantarkan partai ke Senayan pada Pileg 2029.

"Anggapan demikian tentu masih layak diperdebatkan. Sebab, sejak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, reputasi dan imagenya terus menurun," jelasnya.

Ia menjelaskan, hal itu terjadi karena banyak kasus yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi menurun drastis. Salah satunya terkait legalitas ijazah Jokowi, termasuk tentunya dugaan KKN di keluarga Jokowi.

Baca juga: Pengamat Kalkulasi Peluang Jokowi dan Amran Sulaiman Maju Calon Ketua Umum PPP: Positif 60 Persen

"Karena itu, keinginan PPP dan PSI menjadikan ketua umum ibarat seperti berjudi. Dua partai ini penuh spekulasi bila tetap memaksakan untuk menjadikan Jokowi Ketum," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya, PSI sebagai partai orang muda tentu aneh apabila memaksakan diri menginginkan Jokowi menjadi ketua umum. Sebab, Jokowi dilihat dari umurnya sudah tak layak memimpin PSI.

"Tentu ironis bila partai orang muda dipimpin Jokowi. Di sini akan berlaku partai orang muda dipimpi manula," kata Jamil.

"Hal itu menunjukkan PSI partai yang inkonsisten dan pragmatis. Idealisme partai digadaikan begitu saja," tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai, PPP dan PSI perlu mengkaji ulang kelayakan Jokowi menjadi ketua umum. 

"Jangan sampai kalkulasi PPP dan PSI salah. Kalau hal ini yang terjadi, PPP dan PSI bisa jadi akan tetap menjadi partai gurem," pungkas Jamil.