Tambang Nikel di Raja Ampat
Bukan di Era Jokowi, Bahlil Sebut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Sudah Terbit sejak 2004
Bahlil membantah bahwa IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat terbit di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan IUP terbit sejak 2004.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Pravitri Retno W
lihat foto
Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden
TAMBANG NIKEL - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers terkait tambang nikel di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Daftar empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang izin usaha pertambangan atau IUP-nya dicabut. Bahlil membantah bahwa IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat terbit di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan IUP terbit sejak 2004.
"Dan tadi kan sudah lihat foto-fotonya waktu saya meninjau itu, alhamdulillah sesuai dengan AMDAL, sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara," kata Bahlil.
Menurut dia, hasil evaluasi Kementerian ESDM terkait PT Gag Nikel sangat baik.
"Untuk PT Gag, karena itu adalah dia melakukan sebuah penambangan yang menurut hasil evaluasi tim kami itu baik sekali," ujar dia.
Dia pun menekankan bahwa evaluasi perusahaan tersebut tetap harus diawasi. Sehingga, pemerintah tetap mengizinkan PT Gag Nikel beroperasi.
"Selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden. Kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan," ucap dia.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.