Tokoh Muda Respons Positif Langkah Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel untuk empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat respons positif dari tokoh muda nasional, karena dinilai berpihak pada kelestarian alam dan keberlanjutan kawasan konservasi.

Tokoh muda nasional Arief Rosyid Hasan mendukung langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut IUP keempat perusahaan tersebut.

Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah cepat merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Arief saat dimintai tanggapannya, Selasa (10/06/2025).

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013–2015 itu menjelaskan, pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan yang tepat, mengingat empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi,” ucap Arief.

Baca juga: Tak Cukup Cabut Izin Tambang, DPR Juga Minta Pemerintah Pulihkan Lingkungan Raja Ampat yang Rusak

Tak hanya Presiden Prabowo, Arief juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam polemik di Raja Ampat.

“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja, sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Asta Cita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” tegasnya.

Lebih jauh Arief menambahkan, terkait izin PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam untuk tetap beroperasi di Raja Ampat dinilai akan memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar.

Dia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh banyaknya hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.

“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil, sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat di sana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas Arief.

Baca juga: Pemerintah Tak Boleh Pilih Kasih, DPR Minta Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Dicabut Juga

Sebelumnya, Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Keputusan pencabutan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

"Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut," kata Bahlil.

Menurut Ketua Umum Golkar tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut empat izin pertambangan tersebut. Pertama berdasarkan laporan Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq dan juga hasil peninjauan lapangan.