Konflik Iran-Israel Libatkan AS, DPR: Pemerintah Harus Miliki Skenario Krisis Hadapi Gejolak Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat (AS).

Dia menilai ketegangan geopolitik ini berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi global dan dapat berdampak sistemik ke perekonomian Indonesia.

“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD 100 per barel disebut Hanif sebagai sinyal bahaya pertama. 

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap tekanan harga energi yang tinggi. 

Hal ini dapat berdampak pada lonjakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran negara.

“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” ujarnya.

Hanif mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2025.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif menyoroti pentingnya langkah diplomatik dan strategi jangka menengah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” tandasnya.