Soal Penulisan Ulang Sejarah, Pimpinan DPR: Jangan Menuduh Ada Kepentingan dari Penguasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta semua pihak untuk tidak menuduh adanya kepentingan pemerintah, di balik penulisan ulang sejarah Indonesia.

Menurutnya, Komisi X DPR akan ikut mendalami sekaligus mengawasi penulisan ulang sejarah yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Baca juga: Mahfud Sebut Penulisan Ulang Sejarah yang Diusulkan Fadli Zon Hapus Fakta Pelanggaran HAM Tahun 1998

"Nah begini, kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Dasco menegaskan bahwa Komisi X DPR akan melakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia.

Setelah proses itu selesai, barulah kesimpulan bisa diambil secara objektif.

"Nah setelah didalami, baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Enggak boleh begitu," pungkas Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Baca juga: Mahfud Sebut Penulisan Ulang Sejarah yang Diusulkan Fadli Zon Hapus Fakta Pelanggaran HAM Tahun 1998

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. 

Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. 

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (*)