Respons Fadli Zon Soal DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah RI: Ya Baguslah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut positif langkah DPR RI yang membentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan dan supervisi DPR, khususnya Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

"Ya bagus lah. Ini kan memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Untuk diketahui, Kementerian Kebudayaan kini sedang mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Fadli Zon mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan uji publik terhadap proses penulisan ulang sejarah tersebut.

Baca juga: Fadli Zon Pastikan Uji Publik Naskah Sejarah RI Dilakukan Juli Ini: Bukan Karena Desakan Warga Sipil

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2025 dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Jadi, nanti kita akan melaksanakan uji publik, ya, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli. Ya, pada bulan Juli ini juga," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah dilakukan para sejarawan, bukan birokrasi di kementeriannya.

Baca juga: Politisi PDIP Desak Fadli Zon Stop Penulisan Ulang Sejarah RI: Ada 3 Kategori Denial terhadap HAM

Hal ini, menurut Fadli, penting untuk menjaga objektivitas dan integritas dari narasi sejarah yang akan dibentuk kembali.

"Itu kan yang menulis sejarawan. Jadi biar mereka yang, kan bukan Birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis. Ini kan sejarawan-sejarawan," ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menekankan pentingnya pelibatan publik secara luas dalam proses ini agar sejarah yang ditulis kembali mencerminkan beragam perspektif dan kebenaran yang lebih utuh.

"Dan kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder. Termasuk dari kalangan sejarawan, apalagi DPR memang tugas utamanya, salah satunya adalah pengawasan supervisi. Jadi, kita justru sangat senang dengan adanya itu," ucapnya.

DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI.

Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil musyawarah dengan pimpinan DPR RI lain nya.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).