Soal 400 Tim Bayangan: Nadiem Makarim Dapat Tepuk Tangan dari PBB Tapi Disemprot Anggota DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buntut namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan  Laptop Chromebook pada Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.

Mantan  Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dicegah keluar negeri hingga 6 bulan kedepan.

Dia juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang tengah diusut Kejagung tersebut.

Mengulas ke belakang, ketika duduk di kursi Mendikbudristek, Nadiem Makarim sudah kenyang dengan sejumlah kritikan.

Kebijakan yang diambilnya saat menjabat tak jarang menuai kontroversi hingga sempat dipanggil Jokowi, presiden saat itu, di antaranya soal kenaikan biaya kuliah. 

Hal lain, Nadiem Makarim pernah disorot soal keberadaan tim bayangan sebanyak 400 orang di Kemendikbud.

Ketika berada di acara PBB, Nadiem Makarim mendapat tepuk tangan meriah soal tim bayangannya.

Berbeda terbalik, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, mengkritik habis-habisan Nadiem Makarim, terkait tim bayangan tersebut.

Nadiem Makarim Disemprot Anggota DPR Komisi X soal 400 Tim Bayangan

Nadiem Makarim mendapat teguran dari anggota DPR Komisi X Anita Jacoba Gah, dalam Raker DPR RI dengan Mendikbudristek RI, Senin (26/9/2022).

Anita mengkritik Nadiem Makarim yang mendapat tepuk tangan di hadapan PBB.

Namun, Anita tak merasa bangga dengan hal itu karena kenyataannya di Indonesia masih banyak guru yang belum sejahtera dan belum digaji.

Baca juga: Mengenal Chromebook yang Membuat Nadiem Makarim Dicekal ke Luar Negeri, Penjelasan Kejagung & Nadiem

"Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini?" kata Anita.

"Itu yang harus Anda dengar kalau ingin ditepuk tangani oleh seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Seperti dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV, Anita juga mencecar Nadiem soal dirinya yang mengungkap adanya 400 tim bayangan di Kemendikbudristek di hadapan PBB.