Usai Polemik Pulau, Kini Aceh Hadapi Sengketa Tanah Masjid Raya Baiturrahman dengan TNI

TRIBUNNEWS.COM - Usai polemik terkait sengketa pulau dengan Sumatera Utara (Sumut), Aceh kini kembali bersengketa.

Adapun sengketa tersebut terjadi antara Pemprov Aceh dengan TNI terkait tanah wakaf yaitu Lapangan Blang Padang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa Lapangan Blang Padang adalah tanah yang diwakafkan oleh Kesultanan Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman.

Sosok yang akrab disapa Dek Fadh itu menegaskan pihaknya memiliki bukti dan dokumen yang menunjukkan bahwa Lapangan Blang Padang bukan milik TNI.

Dia menjelaskan berdasarkan bukti dan dokumen tersebut, Lapangan Blang Padang memang sudah diwakafkan ke Masjid Baiturrahman sejak 20 tahun lalu untuk kebutuhan kegiatan masjid dan lain sebagainya.

Kendati demikian, Dek Fadh menegaskan pihaknya tidak serta merta menyalahkan pihak TNI terkait klaim kepemilikan Lapangan Blang Padang tersebut.

“Nah semua ini adalah telah kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat biarlah Pemerintah Pusat yang memutuskan bahwa bagaimana status tanah ini yang sebenarnya,” ungkapnya dikutip dari Serambinews.com, Senin (30/6/2025).

Dek Fadh mengatakan pihaknya telah menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait polemik sengketa tanah tersebut.

Baca juga: Mualem Akan Kelola Semua Potensi di 4 Pulau yang Dikembalikan ke Aceh: dari Migas hingga Biawak

Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan dokumen bukti kepemilikan tanah tersebut ke Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, dia mengungkapkan belum ada respons dari pemerintah pusat soal aduan tersebut.

“Sejauh ini belum ada respon (dari pemerintah pusat terkait surat yang diajukan) tetapi kita sudah menginformasikan semalam pun ada perwakilan kita telah menyerahkan dokumen wakaf itu ke Menteri Agama,” kata Dek Fadh.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh menyurati Presiden Prabowo terkait permohonan penyelesaian tanah wakaf Blang Padang dengan nomor surat 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 yang diteken oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).

Ada lima poin yang tertuang dalam surat tersebut yang menunjukkan status Lapangan Blang Padang merupakan milik dari Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam surat itu Pemerintah Aceh menegaskan pengembalian status Lapangan Blang Padang ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagaimana yang sudah diwakafkan oleh Sultan Aceh Iskandar Muda kepada Masjid Raya Baiturrahman Aceh. 

Sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pewakaf sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan wakaf. 

“Besar harapan kami Bapak Presiden mengabulkan permohonan ini demi keadilan dan ketenteraman di Serambi Mekkah. Atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak Presiden, kami sampaikan terima kasih,” bunyi sebagian poin terakhir surat tersebut. 

Ragam Dukungan ke Pemerintah Aceh

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Aceh itu pun didukung oleh berbagai pihak.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab mengatakan langkah Mualem menyurati Prabowo adalah tepat.

Pasalnya, sengketa tanah Blang Padang dinilai lebih efektif jika diselesaikan di level pusat agar tidak menimbulkan kisruh di daerah.

“Tanah Lapangan Blang Padang itu selama ini terus menjadi polemik, yang menguras perasaan dan emosi masyarakat Aceh, jangan sampai kita yang sekarang sudah hidup damai dan nyaman, kembali terpancing dengan polemik-polemik ini,” ujarnya pada Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, polemik tanah wakaf Blang Padang harus segera diselesaikan, agar ke depannya masalah ini tidak diwariskan kepada anak cucu-cucu. 

“Kita yakin Presiden Prabowo akan memberikan yang terbaik dan meninggalkan legacy (warisan) catatan baik untuk Aceh, bahwa ia  presiden yang terbaik yang menyelesaikan Aceh dengan hati," tuturnya.

Dukungan serupa juga dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh.

Ketua ICMI Aceh, Taqwaddin, mengungkapkan surat yang dilayangkan Mualem ke Prabowo adalah langkah tempat.

Tak cuma dukungan moril, Taqwaddin juga bakal membuat kajian dan analisis jika dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh.

"Kami mendukung surat Mualem tersebut. Bahkan jika diperlukan, kami siap membantu kajian dan analisis dari berbagai bidang karena dalam Organisasi ICMI Aceh memiliki banyak para ahli yang Doktor maupun Profesor," ujarnya pada Sabtu (28/6/2025).

Taqwaddin pun berharap setelah adanya surat dari Mualem tersebut, maka Prabowo dapat membatalkan status Lapangan Blang Padang itu dari sebagai aset negara agar dikembalikan ke pihak Masjid Baiturrahman.

"Kami yakin dengan kewibawaan Pak Prabowo Subianto yang secara batiniah memiliki hubungan khusus dengan Mualem agar menerbitkan kebijakan yang tepat untuk Aceh sebagaimana kebijakannya terkait empat pulau," pungkasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Serambinews.com dengan judul "Polemik Lapangan Blang Padang, Pemerintah Aceh Bawa Bukti Wakaf Milik Masjid Raya ke Presiden"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Serambinews.com/Rianza Alfandi/Muhammad Nasir/Nur Nihayati)