Pakar Soroti Situs Milik Pemerintah dan Kampus Berubah Jadi Website Judi Online: Sangat Rentan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyoroti fenomena situs resmi milik instansi pemerintah dan perguruan tinggi yang sempat berubah menjadi platform promosi judi online (judol).

Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti dari kelalaian mendalam yang telah terjadi secara sistemik.

"Ini sebenarnya bukan masalah baru. Situs-situs pemerintah daerah itu sangat rentan karena dari awal dibuatnya saja sudah bermasalah," kata Ardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dia menyoroti lemahnya aspek keamanan digital dalam proses pembangunan situs-situs milik publik. 

Menurut Ardi, faktor harga dan tampilan kerap menjadi prioritas dalam pengadaan website, bukan kemampuan teknis pembuatnya.

“Banyak pengembang situs itu tidak punya sertifikasi keamanan seperti ISO-27001. Padahal itu dasar dalam manajemen keamanan informasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak situs di-hosting oleh pihak ketiga yang tidak memberikan perlindungan optimal, sehingga mudah diretas bahkan diubah total.

Kejadian serupa juga menimpa institusi pendidikan tinggi, menandakan bahwa bahkan lembaga akademik tidak sepenuhnya aman dari ancaman digital. 

Ardi menegaskan bahwa keberadaan fakultas IT di universitas tidak serta-merta menjamin situs mereka lebih aman.

“Belum tentu mereka paham protokol keamanan. Bahkan universitas pun sering terjebak pada masalah yang sama: tidak punya anggaran cukup, dan tidak memahami standar minimal pengamanan digital,” ucap Ardi.

Ia juga mengangkat konsep “six-Ware” yang dikemukakan oleh akademisi Rudy Gultom. 

Dalam konsep tersebut, keterbatasan anggaran alias budget-ware dianggap sebagai akar utama masalah keamanan digital.

Selain aspek teknis, Ardi menilai bahwa minimnya pemahaman serta budaya digital di kalangan pimpinan institusi memperparah situasi.

“Pimpinan institusi itu seringkali tidak punya wawasan soal keamanan dunia maya. Kalau pimpinannya tidak paham, bagaimana bawahannya?” katanya.

Ia juga menekankan bahwa akar masalah lainnya adalah absennya pendidikan budaya digital sejak usia dini.