TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (MenkumhamImPas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani sejumlah urusan strategis di Papua.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, Rabu (2/7/2025). 

1. Bocoran dari MenkumhamImPas

"Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7/2025).

Yusril menyebut, ini kemungkinan merupakan yang pertama adanya penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua.

"Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden," ujar Yusril. 

Namun, sebelumnya penugasan Wakil Presiden RI ke Papua oleh Presiden RI pernah terjadi saat pemerintahan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Saat menjabat sebagai Presiden RI ke-7, Jokowi pernah menugaskan pendampingnya, Ma'ruf Amin, ke Papua.

Lewat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Ma'ruf Amin dipercaya memimpin tim tersebut sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Ma'ruf Amin juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) yang berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Baca juga: Sosok Effendi Simbolon yang Disinggung Gibran Lakukan Pengorbanan Besar hingga Dipecat PDIP

Selama menjadi Wakil Presiden 2019-2024, Ma'ruf Amin telah berkantor di Papua sebanyak enam kali. 

Jika Gibran benar akan ditugaskan ke Papua, ini artinya bisa jadi dirinya akan mengikuti jejak Mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

2. Beda Pernyataan Soal Gibran Bakal Berkantor di Papua

Ada perbedaan mengenai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebut, kemungkinan besar akan ada kantor bagi Gibran di Papua selama menjalani penugasan khusus.

"Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini," ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7/2025).

"Tentu tidak hanya sekedar spesifik pembangunan fisik, tetapi juga termasuk sejumlah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua," sambungnya.

Berbeda dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Jenderal Pol. Purn. Tito Karnavian menegaskan Gibran Rakabuming Raka tak akan berkantor di Papua.

Nantinya, kata Tito, Gibran hanya bertugas untuk mengkoordinasikan tugas badan khusus percepatan pembangunan Papua di tingkat kebijakan.

“Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, khusus Papua, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu wapres. Waktu itu wapres-nya Pak Ma'ruf Amin Sudah sering kita rapat beberapa kali,” kata Tito, Selasa (8/7/2025).

“Setahu saya dalam undang-undang itu. Tugasnya wapres adalah mengkoordinasikan. Secara tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif,” jelas Tito.

Tito juga memastikan Gibran tidak berkantor di Papua.

“Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsep undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang akan ditunjuk bapak presiden,” kata Tito.

3. Kata Anggota PDIP

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka akan dikenang dengan baik jika mengurus Papua. 

Menurut dia, hal tersebut lebih baik ketimbang membagi-bagikan skin care.

"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," ujar Deddy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," sambung dia.

Deddy menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus.

Sebab, kata dia, itu menunjukkan kepedulian Prabowo dalam mempercepat pembangunan Papua.

"Sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya, Presiden Jokowi, kan paling sering ke Papua," kata Deddy.

Deddy berharap Gibran tinggal lama di Papua, bukan hanya datang dan pergi.

Apalagi, mulai banyak masalah di Papua yang timbul, mulai dari penolakan Makan Bergizi Gratis, kemiskinan di daerah, hingga berbagai permasalahan infrastruktur.

4. Diajak Lenis Kogoya

Pada Mei 2025 lalu, Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang atau bahkan berkantor di Papua. 

Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, yakni Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat sebagai presiden. 

"Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi dengan saya. Iya. Harus turun. Harus turun lapangan," kata Lenis, yang ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya, ke naik gunung, ke mana-mana," ujar dia.

(Tribunnews.com/Rizki A.)

Artikel ini diolah dari Kompas.com, Kompas.com 2, Kompas.com 3