Sidang Pleidoi Usai, Todung Mulya Lubis: Hasto Kristiyanto Cuma Jalankan Tugas Partai

TRIBUNNEWS.COM - Anggota tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menyebut kliennya hanya menjalankan tugas partai.

Hal ini disampaikan Todung setelah sidang pembacaan pleidoi (nota pembelaan) Hasto Kristiyanto yang digelar pada Kamis (10/7/2025) hari ini.

Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat).

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan tuntutan pada Kamis (3/7/2025) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hasto Kristiyanto dengan hukuman tujuh penjara.

Selain pidana badan, JPU KPK juga menuntut Hasto dengan hukuman denda Rp600 juta (subsider 6 bulan penjara).

Dalam pleidoinya ini, Hasto menanggapi surat tuntutan jaksa KPK tersebut. 

Hasto Kristiyanto Hanya Jalankan Tugas Partai

Dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis siang hari ini, Todung Mulia Lubis menyebut bahwa Hasto Kristiyanto menyinggung kriminalisasi dalam pleidoinya.

"Pleidoi adalah dokumen sejarah yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa perjuangan kita sebagai bangsa untuk menggerakkan negara yang demokratis, negara hukum, itu belum selesai," kata Todung.

"Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristiyanto," katanya.

Kemudian, Todung menilai tuntutan tujuh tahun terhadap kliennya itu tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

Baca juga: Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto: Singgung Penggeledahan Mantan Istri Saeful Bahri & Temuan 2 Senpi

"Tuntutan tujuh tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil, dan tidak berperikemanusiaan," papar Todung.

"Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tuntutan tujuh tahun tersebut," katanya.

Bukti Tidak Berdasar

Ia menilai bukti-bukti yang diajukan jaksa dalam proses peradilan Hasto Kristiyanto tidak berdasar dan hanyalah sandiwara hukum.

Todung menyebut hukum seharusnya tidak boleh dijadikan senjata untuk menghukum orang yang tidak bersalah.

"Apalagi semua bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali.
Ini adalah sandiwara hukum, ini adalah rekayasa hukum," ujar Todung.

"Dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum kepada tempat yang mulia, bukan sebagai justifikasi buat penghukuman," katanya.

"Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah," tambahnya.

Hasto Hanya Menjalankan Tugas sebagai Sekjen Partai

Todung menegaskan Hasto Kristiyanto bukan pelaku tindak kejahatan, melainkan hanya menjalankan tugas sebagai sekretaris jenderal partai.

"Apalagi, Saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai, dia bukan kriminal itu, dia bukan pelaku tindak kejahatan," papar Todung.

"Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara," imbuhnya.

"Dia dengan sangat jelas mengatakan dia menolak menjabat sebagai menteri, menjadi anggota DPR, hanya demi membangun partai yang modern, yang melembaga, partai demokratis. Karena negara ini tidak ada artinya tanpa partai politik. Demokrasi hanya akan tumbuh jika ada partai politik yang kuat," jelasnya.

"Dan Saudara Hasto sudah membuktikan itu, dia menyerahkan hidupnya, apa artinya uang Rp400 juta, apa artinya suap yang harus dia lakukan?" katanya.

"Karena itu tidak sama sekali secara diameteral bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dia yakini," tambahnya.

Todung pun merasa jika majelis hakim bisa bersikap benar selayaknya penegak hukum, Hasto seharusnya bisa dibebaskan.

"Jadi saya optimis, dan kalau majelis hakim betul-betul kembali ke harkat dan martabat secara proporsional menjalankan tugas sebagai penegak hukum, benteng terakhir kita, Saudara Hasto mesti dibebaskan dan dipulihkan semua haknya," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)