Rocky Gerung Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto: Harusnya Prabowo Kasih Sinyal Keadilan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung nama eks Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membahas janji Presiden RI Prabowo Subianto memberantas korupsi.

Saat ini, dua nama tersebut, tengah dijerat dengan kasus rasuah.

Tom Lembong menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan RI periode 2015-2016.

Dalam perkara tersebut, ia dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta (subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara, Hasto Kristiyanto tersandung kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku.

Jaksa menuntut Hasto Kristiyanto dengan hukuman tujuh penjara dan hukuman denda Rp600 juta (subsider 6 bulan penjara).

Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Dinilai sebagai Pemerasan Politik

Mulanya, Rocky Gerung menyinggung soal komitmen Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, ia juga menyebut, hak asasi manusia (HAM) harus diperhatikan.

Oleh karenanya, eks dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) ini mengambil contoh kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat menjadi tamu dalam tayangan Walk The Talk yang dipandu anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus dan diunggah di kanal YouTube DeddySitorusOfficial, Sabtu (12/7/2025).

Baca juga: Gibran Ditugaskan ke Papua, Rocky Gerung: Biar Punya Kapasitas, daripada Pamer Aura Farming

Rocky menyebut, kasus yang menimpa Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah bentuk pemerasan politik.

Sehingga, kata Rocky, meski sebagai presiden tidak boleh mengintervensi sistem yudikatif, Prabowo harus tetap memberi sinyal keadilan.

"Seolah-olah ya, 'Saya masih mau kejar korupsi', kata Pak Prabowo. Iya, kejar aja, enggak ada soal kan. Tetapi hak asasi manusia juga mesti diperhatikan kan dalam soal-soal yang lain tuh," ujar Rocky Gerung.

"Lalu kita mulai melihat bagaimana publik merasa bahwa presiden memang tidak boleh intervensi di dalam sistem yudikatif, tapi dia bisa kasih sinyal tentang apa itu keadilan," jelasnya.