Prabowo: Koperasi Merah Putih Milik Rakyat, Bukan Ajang Ketua Untung Duluan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 800.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sebagai celah keuntungan bagi segelintir orang.

“Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi,” tegas Prabowo di hadapan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar koperasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan gotong royong.

Presiden menjelaskan bahwa sistem koperasi Merah Putih akan berbasis teknologi, demi menjamin transparansi dalam pengelolaan dana.

“Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang.”

Ia menegaskan bahwa koperasi Merah Putih adalah milik rakyat. Karena itu, kepala desa punya tanggung jawab langsung untuk memastikan implementasinya tidak keluar jalur.

“Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi.”

Prabowo mengibaratkan koperasi seperti kumpulan lidi: jika sendiri lemah, namun bila disatukan akan kuat dan bermanfaat.

Baca juga: Prabowo Luncurkan Koperasi Desa, Senator DPD Soroti Pentingnya Pendidikan dan Ekosistem

“Kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong.”

Lebih dari itu, Prabowo menyebut koperasi ini sebagai strategi nyata untuk memotong rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini menindas petani desa. Ia mengingat kembali pengalamannya saat memimpin HKTI sejak 2004, melihat langsung persoalan mendasar petani: dari distribusi panen yang macet hingga kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Saya sejak tahun 2004 jadi Ketum HKTI, berjuang bersama KTNA [Kontak Tani Nelayan Andalan], saya pun pembina KTNA. Masalahnya klasik. Sering kita dengar laporan: ’Pak, saya baru panen mangga terbaik di Indonesia, tapi 4–5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya, mangga terbaik itu busuk,’” ucapnya.

“Kendalanya macam-macam. Pupuk yang disubsidi oleh negara, oleh APBN, langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145, ada belasan tanda tangan yang diperlukan dari pabrik ke petani,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menyoroti realitas pahit di lapangan: petani kerap ditekan harga panen karena kebutuhan hidup memaksa mereka menjual hasilnya lebih awal kepada tengkulak, atau terjerat bunga harian rentenir.

“Tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Kenapa? Karena para petani kita uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah, ada keluarganya sakit, dia harus keluar biaya. Pinjam uang susah, di desa nggak ada yang mau pinjemin uang kecuali rentenir, yang bayarnya adalah per hari bunganya,” jelas Prabowo.

Melalui koperasi ini, ia berharap jalur distribusi, pembiayaan, dan akses ke sarana pertanian dapat langsung ditangani rakyat melalui koperasi, tanpa perantara yang merugikan.

“Karena tahu petani susah uang, jauh sebelum panen sudah dibeli dengan harga yang jatuh. Ini turun temurun, menurut saya bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Ini harus kita potong, dan kita potong dengan langkah besar. Bangsa kita besar, kita harus berpikir besar dan berani ambil tindakan besar.”

Baca juga: Prabowo Ciptakan Istilah ‘Serakahnomics’ Untuk Pengusaha Rakus: Mereka Vampir Ekonomi