Menkomdigi Sebut Pemerintah Segera Koordinasi Soal Isu Data Pribadi WNI Dikelola AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital RI (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons kabar data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikelola Amerika Serikat dalam kerja sama perdagangan digital

Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi,” kata Meutya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Saat ditanya apakah ada pembahasan khusus soal isu tersebut, Meutya menyebut pihaknya belum bisa memberikan penjelasan teknis sebelum agenda koordinasi berlangsung.

“Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persis topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu,” ujarnya.

Baca juga: Viral Data Pribadi 700 Ribu Individu Diretas, Kemhan: Bersifat Publik

Ia juga belum menjawab apakah Komdigi tidak dilibatkan dalam proses penyusunan poin kerja sama dengan AS tersebut.

Meutya mengaku pihaknya akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Airlangga.

“Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan akan koordinasi seperti apa penjelasannya. Nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Untuk saat ini, kami harus menunggu sampai ada koordinasi,” ujarnya.

Baca juga: Viral, Data Pribadi 700 Ribu Individu Diklaim Telah Diretas dari Kemhan

Klaim Amerika Serikat

Gedung Putih merilis sebuah pernyataan mengenai 'kesepakatan perdagangan bersejarah' Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia dalam situs resmi mereka.

Presiden AS, Donald Trump menjelaskan kesepakatan perdagangan bersama Indonesia kali ini akan menjadi terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika.

Terdapat delapan poin kesepakatan tarif antara AS dan Indonesia, di mana salah satunya adalah "Menghapus Hambatan Perdagangan Digital".

Dalam hal ini, Gedung Putih memaparkan bahwa pemerintah Indonesia bakal menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat kepada AS, sebagai pengakuan terhadap AS yang merupakan negara atau yurisdiksi dengan perlindungan data yang memadai.

Secara terang-terangan pihak Gedung Putih juga mengatakan perusahaan-perusahaan di AS telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi.

Dengan kata lain, AS dinilai mampu untuk mengelola data pribadi masyarakat Indonesia.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," demikian pernyataan Gedung Putih, dikutip pada Rabu (23/7/2025).