DPR, Pemerintah dan Aliansi Pengemudi Bentuk Tim Bersama Menuju Zero ODOL 2027
DPR RI, pemerintah dan API menyepakati pembentukan tim bersama guna mempercepat implementasi program zero ODOL.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), pemerintah, dan Aliansi Pengemudi Independen (API) menyepakati pembentukan tim bersama guna mempercepat implementasi program zero ODOL (Over Dimension Over Loading) pada tahun 2027.
Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, seusai menggelar pertemuan dengan API di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Baca juga: Bisnis Truk Isuzu Tak Terdampak oleh Regulasi ODOL
Zero ODOL adalah kebijakan nasional yang bertujuan untuk menghapus praktik Over Dimension Over Load (ODOL), yaitu penggunaan truk yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan.
"Sehingga tadi menuju Zero ODOL tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara," kata Dasco, saat menggelar konferensi pers.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Pimpinan Komisi V DPR seperti Lasarus, Syaiful Huda, dan Roberth Rouw juga hadir dalam rapat tersebut.
Ketua Umum API, Suroso, membenarkan adanya kesepakatan antara pihaknya dengan pemerintah dan DPR.
Dia menegaskan komitmen pengusaha dan pengemudi untuk mendukung kebijakan tersebut.
"Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju zero 2027," ujar Suroso.
"Kita sudah sepakat zero Adol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya," sambungnya.
Tentang Zero ODOL
Program Zero ODOL ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan mewujudkan sistem logistik yang adil dan efisien.
Tahapan Implementasi
- 1 Juni 2025: Mulai sosialisasi nasional
- 1–13 Juli 2025: Masa peringatan
- 14 Juli 2025 dan seterusnya: Penegakan hukum penuh, termasuk tilang dan penindakan lapangan
Tujuan Utama Zero ODOL
- Mencegah kecelakaan akibat truk kelebihan muatan
- Menjaga kualitas dan umur jalan nasional
- Mendorong persaingan usaha logistik yang sehat
- Menekan biaya pemeliharaan infrastruktur
Respons Pemerintah soal Polemik Pengibaran Bendera One Piece |
![]() |
---|
Legislator PKB Ajak Semua Pihak Waspadai Fenomena Pengibaran Bendera One Peace di Bulan Kemerdekaan |
![]() |
---|
Beda Pandangan Menko, DPR, dan Wamendagri soal Fenomena Bendera 'One Piece' |
![]() |
---|
DPR Bantah Pemberian Amnesti kepada Hasto Mengandung Unsur Politik: Dari Awal Kasus Hasto Janggal |
![]() |
---|
Sebut DPR Harus Jadi Kanal Utama untuk Aspirasi Publik, Doli Singgung Evaluasi UUD 1945 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.