PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Guntur Romli: Tak Berhubungan dengan Amnesti Hasto

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan bahwa keputusan partai untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap yang baru.

Menurut Guntur, hal itu telah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada Mei 2024 lalu.

"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari," ucap Guntur Romli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).

Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tak ada hubungannya dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Adapun amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.

"Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap (menjadi penyeimbang) itu sudah ditegaskan lebih dulu," ucap Guntur.

Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo secara resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025) malam

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku

Politikus asal Yogyakarta itu sempat ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Baca juga: Tom Lembong dan Hasto Dapat Abolisi-Amnesti dari Prabowo, Habiburohman: Kasusnya Tak Signifikan

Ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sementara itu, sikap PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang. 

Namun, PDIP juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi memilih berdiri sebagai penyeimbang.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.

Pada posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan Presiden ke-1 RI Soekarno. 

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” jelas Megawati.

Muncul Dorongan agar Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP

Sebelumnya, Guntur Romli juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian kader partai agar Hasto Kristiyanto kembali dipercaya mengisi posisi Sekjen PDIP. 

Aspirasi tersebut mencuat menyusul pengumuman hasil Kongres 2025 yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus menjabat Sekjen PDIP.

Menurut Guntur, dorongan itu muncul lantaran loyalitas Hasto terhadap Megawati dianggap sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi.

"Keinginan itu tentu saja ada, apalagi loyalitas mas hasto ke ibu ketua umum 100 persen," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).

Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam struktur kepemimpinan PDIP.

"Sekjen saat ini masih dijabat ibu ketua umum, kalau pun mau ditugaskan ke orang lain, hak prerogatif ketua umum," ujarnya.

Guntur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hasto akan menerima dan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan oleh Megawati, sejalan dengan komitmen pengabdian Hasto kepada bangsa melalui PDIP.

"Mas Hasto Kristiyanto sebagai kader PDI Perjuangan siap ditugaskan di mana pun, seperti halnya beliau sampaikan saat bebas dari rumah tahanan KPK, ingin terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui PDI Perjuangan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Chaerul)